Rentetan unjuk rasa mahasiswa menutup masa kerja DPR periode
2014–2019 kemarin. Hari ini para legislator periode 2019–2024 akan dilantik.
Para wakil rakyat tersebut dituntut memperbaiki citra DPR yang sempat tercoreng
akibat maraknya RUU kontroversial.
Meski demikian, aroma pesimisme mulai tercium. Maklum, dari 575
anggota DPR yang hari ini dilantik, 288 orang adalah wajah lama. Sisanya, yakni
287 orang, juga bukan benar-benar wajah baru. Sebab, sebagian pernah merasakan
empuknya kursi anggota dewan di level DPRD kota/kabupaten maupun provinsi.
Pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan, DPR memiliki tiga
fungsi. Yakni, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Seluruh fungsi tersebut
harus mendapat perhatian serius. Dalam fungsi legislasi atau penyusunan regulasi,
kinerja DPR baru harus lebih produktif. â€Artinya, secara kuantitas harus lebih
banyak daripada angggota DPR sebelumnya,†katanya.
Namun, bukan hanya kuantitas yang dikejar. Kualitas UU pun harus
lebih baik. Belajar dari pengalaman anggota lama DPR, banyak produk UU yang
bermasalah. Banyak yang ditolak rakyat.
Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu
menyatakan, rancangan UU yang belum tuntas menjadi kewajiban anggota DPR yang
baru untuk melanjutkan pembahasannya. Dalam membahasnya, mereka tidak boleh
asal-asalan. â€Jangan asal kejar target sehingga mengabaikan substansi,â€
tegasnya.
Selama ini, DPR juga sering disorot terkait dengan banyaknya
anggota dewan yang terjerat kasus korupsi. Ujang mengungkapkan, anggota baru
DPR harus menjadi motor penggerak pencegahan korupsi. Bukannya malah ikut
terlibat menggasak anggaran negara.
Menurut dia, masyarakat kini menunggu kinerja anggota baru DPR.
â€Maka jalankanlah amanah sebaik-baiknya. Jangan bekerja yang bertolak belakang
dan berlawanan dengan keinginan rakyat,†tegas mantan tenaga ahli pimpinan DPR
tersebut.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, 575
anggota baru DPR siap dilantik hari ini. â€Semua sudah disiapkan dengan baik dan
100 persen siap,†ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, kemarin
(30/9). Pihaknya juga siap menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla yang bakal menyaksikan pelantikan itu.
Selain pelantikan anggota DPR, ada beberapa agenda yang akan
digelar hari ini. Yakni, pelantikan anggota DPD dan anggota MPR. Pelantikan dan
pengucapan sumpah janji dilangsungkan di depan ketua Mahkamah Agung.
Sebelumnya, akan diumumkan pimpinan sementara sidang DPR, DPD, dan MPR. Sidang
paripurna awal masa jabatan itu bakal dipimpin anggota termuda dan tertua.
Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menyampaikan, anggota
baru DPR harus siap menghadapi tantangan ke depan. Salah satunya terkait dengan
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Menurut dia,
semua segi harus dibenahi agar kepercayaan publik bisa terus meningkat.
â€Kita harus berusaha membuka diri,†ungkapnya.
Dia mengklaim, pada masa kepemimpinannya, kepercayaan masyarakat
mulai meningkat. Namun, ke depan harus terus ditingkatkan. DPR, kata dia, juga
harus aktif memberikan penjelasan kepada publik soal hasil kerja mereka agar
masyarakat bisa mengetahuinya. Fungsi pengawasan juga harus digalakkan. Begitu
pula fungsi legislasi yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Fasilitas dan Gaji untuk DPR
Jabatan legislator memang menggiurkan. Tidak heran, setiap
pemilihan anggota legislatif (pileg), caleg yang bertarung sangat banyak. Pileg
2019, misalnya. Terdapat 7.968 caleg yang bertarung. Padahal, yang tersedia
hanya 575 kursi.
Itu tidak lepas dari gaji yang diterima wakil rakyat. Data Forum
Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebutkan, per bulan setiap
anggota DPR rata-rata menerima gaji Rp 50 juta. Itu sudah termasuk gaji pokok
dan tunjangan. Jumlah tersebut tentu lebih banyak untuk jabatan pimpinan DPR.
â€Itu baru gaji dan tunjangan saja. Belum fasilitas lain-lain,†kata peneliti
Formappi Lucius Karus kemarin.
Anggota DPR juga menerima fasilitas rumah dinas plus asisten
rumah tangga yang mengurusi semua keperluan anggota. Juga, ada uang reses yang
diterima per tahun. Dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat itu, per
anggota mendapat Rp 200 juta per tahun. Belum kegiatan kunjungan kerja (kunker)
ke dalam dan luar negeri. â€Per anggota, biaya perjalanan dinas per tahun bisa
lebih dari Rp 1 miliar,†papar Lucius.
Bukan hanya itu. Setelah tidak menjabat pun, mereka berhak
mendapat uang pensiun. Besaran uang pensiun tersebut diatur dalam Surat Menteri
Keuangan No S-520/MK.02/2016. Uang pensiun ketua DPR sebesar 60 persen dari
gaji pokok setiap bulan. Kisarannya pada angka Rp 3,02 juta. Sementara itu,
bagi anggota DPR yang merangkap wakil ketua, uang pensiun yang diterima Rp 2,77
juta. Untuk anggota yang tidak merangkap pimpinan, uang pensiunnya Rp 2,52
juta. â€Uang pensiun baru dihentikan bila meninggal dunia atau menjadi anggota
lembaga tinggi lainnya,†jelasnya.
Meski gaji besar dan fasilitas menggiurkan, kinerja DPR yang
buruk selalu menjadi sorotan. Yang paling kentara, tutur Lucius, adalah tingkat
kehadiran dalam setiap rapat kerja dan sidang paripurna. Jika ada rapat
paripurna, di ruangan disuguhkan deretan kursi kosong. â€Boleh dicek kalau
paripurna. Kursi anggota lebih banyak yang kosong,†tegasnya.
Kinerja bidang legislasi juga dinilai masih buruk. Lucius Karus
menegaskan, kinerja DPR periode 2014–2019 jauh lebih buruk daripada periode
2009–2014.
Belum lagi sejumlah kontroversi yang menghinggapi pucuk
pimpinan. Seperti diketahui, DPR periode 2014–2019 tiga kali gonta-ganti ketua.
Awalnya DPR dipimpin Setya Novanto. Namun, kepemimpinan politikus Golkar itu
berakhir pada awal 2016. Setnov –sapaan Setya Novanto– mengundurkan diri karena
terkena skandal â€papa minta saham†dalam kasus PT Newmont.
Kepemimpinan Setnov dilanjutkan Ade Komaruddin. Namun, yang
bersangkutan tidak lama menjabat dan lengser pada November 2016. Ade Komaruddin
kembali digantikan Setya Novanto yang telah dipulihkan nama baiknya.
Namun, pada 2018 karir Setya Novanto benar-benar tamat. Dia
terjungkal dalam kasus e-KTP. Sejak awal 2018 Bambang Soesatyo pun naik ke
tampuk ketua DPR. Bamsoet menjabat sampai akhir periode ini. â€Pergantian ini
tidak normal karena semuanya by accident,†tandas Lucius Karus.
Meski demikian, DPR tetap tidak mau disalahkan. Fahri Hamzah
yang kemarin menanggalkan status wakil ketua DPR menyampaikan bahwa kesalahan
tersebut seharusnya tidak melulu diarahkan ke DPR. Bidang legislasi, misalnya.
Tugas membuat regulasi, papar Fahri, adalah kewajiban DPR bersama-sama
pemerintah. Menurut dia, tidak semua kesalahan harus dialamatkan ke parlemen.
â€Sebab, banyak sekali UU yang gagal disahkan karena kesalahan pemerintah.
Publik tidak boleh hanya menyalahkan parlemen,†tegasnya.(jpg)