27.1 C
Jakarta
Saturday, April 27, 2024

Biden Segera Cabut Larangan Masuk Negara Muslim

PROKALTENG.CO – Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden
mengeluarkan rencana kebijakan yang mengejutkan. Berbeda dengan kepemimpinan
Donald Trump. Biden berencana mencabut larangan masuk bagi negara-negara
mayoritas Muslim di hari pertama menjabat.

Sejumlah kelompok kepentingan dan
organisasi advokasi telah menekan Biden untuk memenuhi janjinya saat masa
kampanye. Demikian dilansir CNN, Senin (18/1/2021).

Selama periode tersebut, Biden
kerap berjanji untuk mengambil tindakan di “Hari Pertama”
pemerintahannya.

“Ada banyak alasan bagi
Biden untuk mengakhiri larangan di hari pertama masa kepresidenannya karena ini
adalah sesuatu yang dia kampanyekan,” kata Iman Awad, direktur legislatif
nasional Emgage Action, organisasi advokasi untuk Muslim Amerika.

Menurut memo dari Kepala Staf Ron
Klain, Biden juga berencana menandatangani sekitar selusin perintah eksekutif
lainnya, termasuk bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris. “Selama
kampanye, presiden terpilih Biden berjanji untuk mengambil tindakan segera
untuk mulai mengatasi krisis ini dan membangun kembali dengan lebih baik,”
tulis Klain.

Baca Juga :  Cina Beri Peringatam, Kemenlu: AS Memutarbalikkan Kebenaran

“Sebagai presiden, dia akan
menepati janji itu dan menandatangani lusinan perintah eksekutif, memorandum
presiden, dan arahan kepada badan-badan kabinet untuk memenuhi janji yang dia buat,”
tulis Klain lebih lanjut.

Di luar tindakan eksekutif di
hari-hari pertama Biden menjabat, memo itu menguraikan bahwa Biden berencana
mengirimi Kongres rencana imigrasi skala besar dalam 100 hari pertamanya
menjabat. Rencana tersebut akan menawarkan jalan bagi jutaan imigran tidak
berdokumen yang saat ini berada di AS untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Sehari setelah Biden dilantik,
menurut Klain, ia akan “menandatangani sejumlah tindakan eksekutif guna
bergerak agresif mengubah arah krisis Covid-19 dan membuka kembali sekolah dan
bisnis dengan aman”.

Tindakan itu termasuk mengurangi
penyebaran Covid-19 dengan memperluas pengujian, melindungi pekerja, dan
menetapkan standar jelas kesehatan masyarakat.

Kemudian pada 22 Januari, menurut
memo Klain, Biden akan mengarahkan agen kabinetnya agar “mengambil tindakan
segera untuk memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga pekerja yang menanggung
beban krisis”.

Baca Juga :  Bandara Hongkong Tetap Steril dari Demonstran

Dari rentang waktu 25 Januari
hingga 1 Februari, Klain menulis bahwa Biden akan mengeluarkan perintah dalam
segala hal, mulai dari mengarahkan pemerintahnya untuk membeli produk AS hingga
memenuhi janji untuk mereformasi sistem peradilan pidana.

Selama periode sepekan tersebut,
Biden juga akan memerintahkan pemerintah federal untuk menentukan cara
menyatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka di perbatasan
AS-Meksiko, menandatangani perintah tambahan untuk mengatasi perubahan iklim,
dan memperluas akses ke perawatan kesehatan.

“Tentu saja tindakan ini
hanyalah awal dari pekerjaan kami. Masih banyak yang harus dilakukan untuk
memerangi Covid-19, membangun kembali ekonomi kita dengan lebih baik, memerangi
rasisme dan ketidaksetaraan sistemik, dan mengatasi ancaman eksistensial dari
krisis iklim,” tulis Klain.

“Tapi pada 1 Februari,
Amerika akan bergerak ke arah yang benar,” ujarnya.

PROKALTENG.CO – Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden
mengeluarkan rencana kebijakan yang mengejutkan. Berbeda dengan kepemimpinan
Donald Trump. Biden berencana mencabut larangan masuk bagi negara-negara
mayoritas Muslim di hari pertama menjabat.

Sejumlah kelompok kepentingan dan
organisasi advokasi telah menekan Biden untuk memenuhi janjinya saat masa
kampanye. Demikian dilansir CNN, Senin (18/1/2021).

Selama periode tersebut, Biden
kerap berjanji untuk mengambil tindakan di “Hari Pertama”
pemerintahannya.

“Ada banyak alasan bagi
Biden untuk mengakhiri larangan di hari pertama masa kepresidenannya karena ini
adalah sesuatu yang dia kampanyekan,” kata Iman Awad, direktur legislatif
nasional Emgage Action, organisasi advokasi untuk Muslim Amerika.

Menurut memo dari Kepala Staf Ron
Klain, Biden juga berencana menandatangani sekitar selusin perintah eksekutif
lainnya, termasuk bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris. “Selama
kampanye, presiden terpilih Biden berjanji untuk mengambil tindakan segera
untuk mulai mengatasi krisis ini dan membangun kembali dengan lebih baik,”
tulis Klain.

Baca Juga :  Cina Beri Peringatam, Kemenlu: AS Memutarbalikkan Kebenaran

“Sebagai presiden, dia akan
menepati janji itu dan menandatangani lusinan perintah eksekutif, memorandum
presiden, dan arahan kepada badan-badan kabinet untuk memenuhi janji yang dia buat,”
tulis Klain lebih lanjut.

Di luar tindakan eksekutif di
hari-hari pertama Biden menjabat, memo itu menguraikan bahwa Biden berencana
mengirimi Kongres rencana imigrasi skala besar dalam 100 hari pertamanya
menjabat. Rencana tersebut akan menawarkan jalan bagi jutaan imigran tidak
berdokumen yang saat ini berada di AS untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Sehari setelah Biden dilantik,
menurut Klain, ia akan “menandatangani sejumlah tindakan eksekutif guna
bergerak agresif mengubah arah krisis Covid-19 dan membuka kembali sekolah dan
bisnis dengan aman”.

Tindakan itu termasuk mengurangi
penyebaran Covid-19 dengan memperluas pengujian, melindungi pekerja, dan
menetapkan standar jelas kesehatan masyarakat.

Kemudian pada 22 Januari, menurut
memo Klain, Biden akan mengarahkan agen kabinetnya agar “mengambil tindakan
segera untuk memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga pekerja yang menanggung
beban krisis”.

Baca Juga :  Bandara Hongkong Tetap Steril dari Demonstran

Dari rentang waktu 25 Januari
hingga 1 Februari, Klain menulis bahwa Biden akan mengeluarkan perintah dalam
segala hal, mulai dari mengarahkan pemerintahnya untuk membeli produk AS hingga
memenuhi janji untuk mereformasi sistem peradilan pidana.

Selama periode sepekan tersebut,
Biden juga akan memerintahkan pemerintah federal untuk menentukan cara
menyatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka di perbatasan
AS-Meksiko, menandatangani perintah tambahan untuk mengatasi perubahan iklim,
dan memperluas akses ke perawatan kesehatan.

“Tentu saja tindakan ini
hanyalah awal dari pekerjaan kami. Masih banyak yang harus dilakukan untuk
memerangi Covid-19, membangun kembali ekonomi kita dengan lebih baik, memerangi
rasisme dan ketidaksetaraan sistemik, dan mengatasi ancaman eksistensial dari
krisis iklim,” tulis Klain.

“Tapi pada 1 Februari,
Amerika akan bergerak ke arah yang benar,” ujarnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru