PALANGKA
RAYA,
KALTENGPOS.CO-Raihan predikat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng selama lima kali berturut-turut
menjadi salah prestasi yang ditorehkan H Sugianto Sabran selama menjabat.
Hal tersebut menunjukan bahwa selama
menjabat sebagai gubernur
bersama wakilnya Habib Ismail Bin Yahya, sukses mengelola keuangan
daerah dengan baik dan transparan.
Selain itu, penataan aset dan pelaksanaan
mengenai keuangan terus diperbaiki dan ditingkatkan, hingga menyesuaikan e-budgetting dan e-planning, serta terus
berkoordinasi dengan BPK, KPK, dan kejaksaan,
Sistem
pengelolaan keuangan keuangan yang
andal dimuali dari perencanaan menjadi hal utama. Dari segi
pembangunan dan lainnya,
kemandirian PAD 30-40 persen dalam pembangunan Kalteng dan membuat program
kerakyatan kepada masyarakat.
Politikus PDIP Wiyatno menjelaskan bahwa dalam
upaya meningkatkan kinerja kepemimpinan,
tentu tak lepas dari upaya koordinasi bersama instansi terkait. Terutama
mengenai perencanaan anggaran sehingga dapat dilakukan
penanganan yang baik atas sistem
keuangan dan aset.
“Opini WTP yang didapatkan sejak 2016 hingga 2020 menunjukkan upaya pemerintah provinsi untuk mempertahankan kinerja
agar pada tahun 2021 dapat meraih kembali
WTP,” tutur Wiyatno kepada media, Kamis (26/11).
Politikus senior yang juga menjabat ketua
DPRD Kalteng ini mengatakan, pihaknya juga terus mendorong peningkatkan kinerja
dalam pengelolaan keuangan dan aset sehingga pembangunan di Kalteng makin baik lagi.
“Kami mengapresiasi kinerja itu. Lima kali
berturut-turut mendapatkan WTP bukanlah hal gampang.
Namun akan lebih baik jika mampu dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya,” harapnya.
Selain
itu, sejumlah program yang telah disusun untuk kepentingan masyarakat dan
pembangunan tahun 2021 harus tetap diikuti dengan pengawasan
yang memadai agar pelaksanaan
pembangunan berjalan efektif dan efisien. Termasuk pengelolaan
pemerintahan yang lebih baik (good
goverment) maupun pengawasan yang maksimal.
“Tingkatkan kinerja dan tingkatkan pengawasan sehingga berbagai program yang dijalankan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dapat tertata dengan baik,
terkontrol, serta terealisasi untuk kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.