26.6 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Dewan Tingkatkan Pengawasan Program Pemerintah

SAMPIT,PROKALTENG.CO-Dewan Perwakilan rakyat Daerah(DPRD)
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada tahun 2021 ini akan meningkatkan
pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah, hal ini disampaikan oleh
Wakil Ketua DPRD Kotim H.Rudianur.

“Kami
jajaran legislatif akan terus 
meningkatkan pengawasan terkait program-program pemerintah daerah.
Sehingga semua program yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar berjalan
dengan baik,” kata Rudianur, Rabu (23/12)

Menurut
Rudianur bahwa sektor pengawasan adalah merupakan kewajiban DPRD bukan hanya
untuk mengawasi, akan tetapi akan menjadi acuan dan bahan evaluasi dalam
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotim untuk
tahun ke dpannya nanti.

“Dengan
adanya pengawasan itu agar anggaran terserap dengan baik, sehingga pengerjaan
proyek-proyek yang ada hasilnya lebih memuaskan dan juga penyelesainya sesuai
target yang telah ditentukan dan cepat difungsikan oleh masyarakat,”
terangnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Relevansi Pendidikan Tinggi

Politisi
Partai Golkar ini juga menilai sejauh ini proses berjalannya program pemerintah
daerah masih berjalan dan perlu pengawasan dan dikawal sampai selesai, Karena
APBD murni tahun 2021 mencapai 1,8 triliun lebih dan itu harus benar-benar
diserap sehingga digunakan sesuai anggaran yang telah ditentukan apalagi banyak
program di tahun 2020 ini dibayarkan di tahun 2021.

“Tidak
hanya kami di DPRD saja yang mengawasi tetapi masyarakat juga wajib mengawasi
karena itu menyangkut kebutuhan untuk kita semuanya, baik itu program
infrastruktor, Pendidikan, kesehatan dan yang lainnya,” tutupnya.

 

SAMPIT,PROKALTENG.CO-Dewan Perwakilan rakyat Daerah(DPRD)
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada tahun 2021 ini akan meningkatkan
pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah, hal ini disampaikan oleh
Wakil Ketua DPRD Kotim H.Rudianur.

“Kami
jajaran legislatif akan terus 
meningkatkan pengawasan terkait program-program pemerintah daerah.
Sehingga semua program yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar berjalan
dengan baik,” kata Rudianur, Rabu (23/12)

Menurut
Rudianur bahwa sektor pengawasan adalah merupakan kewajiban DPRD bukan hanya
untuk mengawasi, akan tetapi akan menjadi acuan dan bahan evaluasi dalam
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotim untuk
tahun ke dpannya nanti.

“Dengan
adanya pengawasan itu agar anggaran terserap dengan baik, sehingga pengerjaan
proyek-proyek yang ada hasilnya lebih memuaskan dan juga penyelesainya sesuai
target yang telah ditentukan dan cepat difungsikan oleh masyarakat,”
terangnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Relevansi Pendidikan Tinggi

Politisi
Partai Golkar ini juga menilai sejauh ini proses berjalannya program pemerintah
daerah masih berjalan dan perlu pengawasan dan dikawal sampai selesai, Karena
APBD murni tahun 2021 mencapai 1,8 triliun lebih dan itu harus benar-benar
diserap sehingga digunakan sesuai anggaran yang telah ditentukan apalagi banyak
program di tahun 2020 ini dibayarkan di tahun 2021.

“Tidak
hanya kami di DPRD saja yang mengawasi tetapi masyarakat juga wajib mengawasi
karena itu menyangkut kebutuhan untuk kita semuanya, baik itu program
infrastruktor, Pendidikan, kesehatan dan yang lainnya,” tutupnya.

 

Terpopuler

Artikel Terbaru