MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Pasca penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan dan perencanaannya.
Langkah konkret yang akan segera dilakukan, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah terpencil untuk mendengar aspirasi langsung masyarakat.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan bahwa fungsi anggaran yang dijalankan dewan tidak hanya sekadar menyetujui proposal dari eksekutif.
Dewan, menurutnya, memiliki peran strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini kurang terjangkau.
“Penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi ini adalah bagian dari fungsi anggaran DPRD yang sangat prinsipil. Kami tidak akan berhenti pada tahap ini. Kunjungan kerja lapangan akan kami intensifkan untuk memvalidasi data dan mendengar keluhan langsung dari warga,” tegas Hj. Mery Rukaini dalam Rapat Paripurna II, Jumat (21/11).
Kelima fraksi di DPRD setempat menyambut baik rencana kunker ini. Mereka sepakat bahwa pembahasan anggaran tidak boleh hanya berpusat di ruang rapat, tetapi harus dilengkapi dengan bukti di lapangan.
Hal ini dinilai penting untuk menghindari kesenjangan antara perencanaan dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih partisipatif ini, DPRD berharap dapat menyusun pandangan dan usulan yang lebih tajam dan kontekstual untuk dibahas bersama pemerintah daerah pada tahap Panitia Khusus (Pansus).
Komitmen dewan adalah memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pemerataan pembangunan. (ren)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Pasca penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan dan perencanaannya.
Langkah konkret yang akan segera dilakukan, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah terpencil untuk mendengar aspirasi langsung masyarakat.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan bahwa fungsi anggaran yang dijalankan dewan tidak hanya sekadar menyetujui proposal dari eksekutif.
Dewan, menurutnya, memiliki peran strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini kurang terjangkau.
“Penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi ini adalah bagian dari fungsi anggaran DPRD yang sangat prinsipil. Kami tidak akan berhenti pada tahap ini. Kunjungan kerja lapangan akan kami intensifkan untuk memvalidasi data dan mendengar keluhan langsung dari warga,” tegas Hj. Mery Rukaini dalam Rapat Paripurna II, Jumat (21/11).
Kelima fraksi di DPRD setempat menyambut baik rencana kunker ini. Mereka sepakat bahwa pembahasan anggaran tidak boleh hanya berpusat di ruang rapat, tetapi harus dilengkapi dengan bukti di lapangan.
Hal ini dinilai penting untuk menghindari kesenjangan antara perencanaan dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih partisipatif ini, DPRD berharap dapat menyusun pandangan dan usulan yang lebih tajam dan kontekstual untuk dibahas bersama pemerintah daerah pada tahap Panitia Khusus (Pansus).
Komitmen dewan adalah memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pemerataan pembangunan. (ren)
