PALANGKA
RAYA-Ilham Djaya resmi
menjabat sebagai kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM). Mengawali tugasnya di Bumi Tambun Bungai ini, ia berkunjung ke
surat kabar harian (SKH) Kalteng Pos di Gedung Biru, Jalan Tjilik Riwut Km 2,5,
Palangka Raya, Senin pagi (16/9).
Ilham
Djaya datang bersama kepala divisi dan kepala bagian pada Kanwil Kemenkum dan HAM
Kalteng. Kunjungannya ke Kalteng Pos ini merupakan kali pertama setelah dirinya
resmi menjabat. Mantan Kanwil Kemenkum dan HAM Bengkulu ini disamput oleh
Pemred Kalteng Pos Husrin A Latif, Direktur Kalteng TV yang juga Legal Officer
Kalteng Pos Sudiyono, dan Direktur KPFM Heronika Rahan.
Ketika memasuki ruang rapat
Gedung Biru Kalteng Pos, Ilham Djaya tampak terpukau melihat desain ruangan
yang dipenuhi dengan tampilan koran Kalteng Pos. “Ini bagus sekali desain
ruangan rapatnya, penuh dengan gambar-gambar koran,†ucap Ilham Djaya sembari
mengatur posisi duduknya.
Pembicaraan pun mengalir.
Ilham Djaya mulai menjelaskan mengenai tugas dan fungsi semua divisi yang ada pada
Kemenkum dan HAM. Mulai dari divisi administrasi hingga divisi keimigrasian. Ia
mengungkapkan, di wilayah Kalteng ini akan segera di-launching Unit Kerja
Kantor (UKK) Imigrasi, berlokasi di Pangkalan Bun. Hal tersebut bertujuan memudahkan
masyarakat wilayah barat Kalteng dalam mengurus paspor dan dokumen terkait
lainnya.
“Jadi ini bentuk pelayanan
maksimal kepada masyarakat di bidang keimigrasian,†ungkap Ilham Djaya.
Ia menambahkan, pihaknya
selalu berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia pun
menekankan kepada jajarannya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada
masyarakat serta menghindari hal-hal yang bersifat pungutan di luar kententuan.
Sebab, Kanwil Kemenkum dan HAM Kalteng dibawah kepemimpinan Ilham berkomitmen mewujudkan
predikat wilayah bebas korupsi (WBK).
“Makanya ke depan pelayanan
akan lebih dimaksimalkan lagi,†tegasnya.
Berbicara mengenai kondisi
rutan dan lapas yang sering mengalami kelebihan kapasitas (over capacity), pria
yang juga pernah bertugas di Papua itu menyebut bahwa kelebihan jumlah warga
binaan penghuni rutan maupun lapas hampir terjadi di semua daerah se-Indonesia.
Dikatakannya, persoalan kelebihan kapasitas penghuni ini tentu akan berdampak
kepada beberapa hal. Apalagi jika jumlah sipir yang melakukan penjagaan di
lapan maupun rutan dalam jumlah terbatas. Selain itu, masalah over capacity ini
juga akan ada berpengaruh terhadap kesehatan para warga binaan.
Dalam kesempatan yang sama, Ilham
pun mengingatkan kepada jajarannya untuk selalu transparan dan terbuka dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mesti ada keterbukaan. Jangan sampai
terkesan menutup diri. Misalnya, melayani jurnalis atau wartawan ingin mengonfirmasi
dan wawancara.
“Jangan alergilah dengan
wartwan. Kita harus terbuka,†pungkasnya Ilham Djaya sembari menyebut bahwa ke
depan pihaknya akan mengajak media untuk meliput kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan di rutan maupun lapas, sehingga bisa diekspos dan diketahui oleh masyarakat
luas. (ala/ce)