PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari. Mengatakan proses penertiban dan pemindahan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di depan stasiun TVRI harus dilakukan secara humanis dan dialog.
Hal ini menanggapi pemindahan para PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya dan jajaran ke lokasi yang sebelumnya disiapkan pemerintah di Pasar Datah Manuah, Jalan Yos Sudarso.
“Kami sangat mendukung penataan kota, tetapi pendekatannya harus mengedepankan humanisme. PKL ini mencari nafkah, jadi penertiban jangan sampai terkesan represif,” ujar Tantawi pada Jumat, (16/5/2025).
Menurutnya, penataan PKL adalah sesuatu yang penting untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota, namun pemerintah juga harus memastikan bahwa relokasi dilakukan dengan menyediakan tempat yang layak, aman, dan strategis bagi para pedagang agar tidak mengganggu pendapatan.
“Pemerintah kota terus melalikan pendekatan persuasif dengan para PKL melalui dialog yang melibatkan semua pihak terkait, sehingga solusi yang diambil benar-benar memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat kecil,” ujarnya
Jauhari menekankan, jangan sampai PKL merasa diusir. Mereka juga bagian dari warga kota yang berhak mendapatkan tempat usaha yang nyaman dan aman.
Ia berharap, Satpol PP bersama instansi terkait terus dapat mengawal proses relokasi ini, melalui komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat. (jef)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari. Mengatakan proses penertiban dan pemindahan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di depan stasiun TVRI harus dilakukan secara humanis dan dialog.
Hal ini menanggapi pemindahan para PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya dan jajaran ke lokasi yang sebelumnya disiapkan pemerintah di Pasar Datah Manuah, Jalan Yos Sudarso.
“Kami sangat mendukung penataan kota, tetapi pendekatannya harus mengedepankan humanisme. PKL ini mencari nafkah, jadi penertiban jangan sampai terkesan represif,” ujar Tantawi pada Jumat, (16/5/2025).
Menurutnya, penataan PKL adalah sesuatu yang penting untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota, namun pemerintah juga harus memastikan bahwa relokasi dilakukan dengan menyediakan tempat yang layak, aman, dan strategis bagi para pedagang agar tidak mengganggu pendapatan.
“Pemerintah kota terus melalikan pendekatan persuasif dengan para PKL melalui dialog yang melibatkan semua pihak terkait, sehingga solusi yang diambil benar-benar memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat kecil,” ujarnya
Jauhari menekankan, jangan sampai PKL merasa diusir. Mereka juga bagian dari warga kota yang berhak mendapatkan tempat usaha yang nyaman dan aman.
Ia berharap, Satpol PP bersama instansi terkait terus dapat mengawal proses relokasi ini, melalui komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat. (jef)
