26.3 C
Jakarta
Saturday, April 27, 2024

Broker Lahan Mulai Serbu Lokasi Segitiga Emas, Pejabat Juga Ada Lho

PALANGKA RAYA – Broker lahan mulai serbu segita emas lokasi
pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia. Itu terungkap saat pertemuan Tim
Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah (TPPKB) dan Pemprov Kalteng, melakukan
kunjungan ke Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas.

Tidak hanya broker lahan, para pejabat juga mulai
bertanya-tanya terkait lahan dan harga jual di Kecamatan Manuhing, yang masuk
dalam segitiga emas lokasi pemindahan ibu kota.

“Broker tanah banyak yang datang Kecamatan Manuhing.
Walau mereka tidak datang ke kantor kecamatan, tetapi mereka langsung ke
masyarakat. Itu laporan yang kita terima,” kata Camat Manuhing Raya,
Sugiharto, Selasa (13/8).

Selain broker, para pejabat juga mulai mencari informasi
tentang harga lahan di wilayah Manuhing. Pejabat tersebut tidak hanya datang
dari Kalteng, tetapi juga dari luar Kalteng.

Baca Juga :  Monitoring Penyaluran DD, Anggota Komite IV DPD RI Temukan Berbagai Pe

“Bahkan ada juga pejabat yang mencari lahan di
Kecamatan Manuhing. Itu ada dari Kalteng dan juga luar Kalteng,” ucapnya.

Dia menyatakan, jual beli lahan sebenarnya lumrah terjadi
sejak lama dan hal tersebut wajar. Namun, sejak rencana pemindahan itu ke
Kalteng, khususnya segitiga emas, banyak broker mulai datang menanyakan harga
lahan.

“Memang sampai saat ini yang melaporkan secara resmi
ke kami tidak ada. Tetapi di masyarakat broker ini sudah banyak yang datang dan
jual beli ada beberapa yang sudah terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua TPPKB Laksamana Muda (Purn)
Susanto meminta, pemerintah Kecamatan Manuhing dan Kepala Desa di wilayah
tersebut mengedukasi masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota
pemerintahan. Itu penting agar masyarakat tidak terpinggirkan nantinya dan siap
menghadapi pemindahan ibu kota pemerintahan nantinya.

Baca Juga :  UM Palangkaraya Bagikan Ratusan Paket Sembako, Masker, dan Hand Saniti

“Kami TPPKB meminta masyarakat diberikan edukasi
terkait rencana pemindahan ibu kota nantinya. Apalagi berkaitan dengan lahan,
surat menyurat dan lainnya harus jelas. Ini agar tidak ada konflik pertanahan
nantinya,” pungkasnya. (arj/OL)

PALANGKA RAYA – Broker lahan mulai serbu segita emas lokasi
pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia. Itu terungkap saat pertemuan Tim
Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah (TPPKB) dan Pemprov Kalteng, melakukan
kunjungan ke Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas.

Tidak hanya broker lahan, para pejabat juga mulai
bertanya-tanya terkait lahan dan harga jual di Kecamatan Manuhing, yang masuk
dalam segitiga emas lokasi pemindahan ibu kota.

“Broker tanah banyak yang datang Kecamatan Manuhing.
Walau mereka tidak datang ke kantor kecamatan, tetapi mereka langsung ke
masyarakat. Itu laporan yang kita terima,” kata Camat Manuhing Raya,
Sugiharto, Selasa (13/8).

Selain broker, para pejabat juga mulai mencari informasi
tentang harga lahan di wilayah Manuhing. Pejabat tersebut tidak hanya datang
dari Kalteng, tetapi juga dari luar Kalteng.

Baca Juga :  Monitoring Penyaluran DD, Anggota Komite IV DPD RI Temukan Berbagai Pe

“Bahkan ada juga pejabat yang mencari lahan di
Kecamatan Manuhing. Itu ada dari Kalteng dan juga luar Kalteng,” ucapnya.

Dia menyatakan, jual beli lahan sebenarnya lumrah terjadi
sejak lama dan hal tersebut wajar. Namun, sejak rencana pemindahan itu ke
Kalteng, khususnya segitiga emas, banyak broker mulai datang menanyakan harga
lahan.

“Memang sampai saat ini yang melaporkan secara resmi
ke kami tidak ada. Tetapi di masyarakat broker ini sudah banyak yang datang dan
jual beli ada beberapa yang sudah terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua TPPKB Laksamana Muda (Purn)
Susanto meminta, pemerintah Kecamatan Manuhing dan Kepala Desa di wilayah
tersebut mengedukasi masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota
pemerintahan. Itu penting agar masyarakat tidak terpinggirkan nantinya dan siap
menghadapi pemindahan ibu kota pemerintahan nantinya.

Baca Juga :  UM Palangkaraya Bagikan Ratusan Paket Sembako, Masker, dan Hand Saniti

“Kami TPPKB meminta masyarakat diberikan edukasi
terkait rencana pemindahan ibu kota nantinya. Apalagi berkaitan dengan lahan,
surat menyurat dan lainnya harus jelas. Ini agar tidak ada konflik pertanahan
nantinya,” pungkasnya. (arj/OL)

Terpopuler

Artikel Terbaru