PALANGKA RAYA – Pemerintah
berencana untuk menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS
Kesehatan dua kali lipat mulai 1 Januari 2020. Hal itu terus menjadi polemik
yang berkembang di masyarakat.
Bahkan pemerintah tinggal
menunggu payung hukumnya berupa peraturan Presiden (Perpres), untuk menaikkan
iuran BPJS Kesehatan. Namun kenaikan iuran kelas III belum bisa dipastikan
karena mendapatkan penolakan.
Rencana kenaikan iuran BPJS
Kesehatan banjir penolakan. Kritik tajam deras mengalir, tentu saja diarahkan
kepada pemerintah. Penolakan awal datang dari DPR, termasuk anggota DPRD Provinsi
Kalteng yang baru dilantik Bryan Iskandar.
“Saya siap untuk ikut demo ke
Jakarta menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3. Hal ini
adalah satu wujud perlindungan kepada rakyat,†tegasnya kepada media, Kamis
(5/9).
Menurutnya, jika kelas peserta
BPJS kelas 1 dan 2 mungkin tidak terlalu khawatir jika dinaikan. Tapi untuk
kelas 3, sangat khawatir dan sangat tidak setuju jika iuran dinaikan. Sebab
mereka memiliki kemampuan ekonomi rata-rata menengah kebawah. Sehingga jika
pemerintah beralasan karena defisit anggaran.
“Maka iuran BPJS harus dinaikan
maka saya akan bertanya bagaimana bisa defisit? Bagaimana itu datanya ayo dibuka
dulu biarkan masyarakat tau dari mana akar masalahnya,†tegas politikus Partai
Nasdem tersebut.
Dirinya berharap, janganlah
tiba-tiba pemerintah ingin menaikan anggaran begitu saja. Rakyat juga ikut
membayar iuran dan rakyat kecil kemampuannya serba terbatas. Jadi jangan bebani
semua pada rakyat.
“Saya kurang sepakat juga dengan
Direktur Keuangan BPJS Kesehatan, yang mengatakan bahwa salah satu penyebab
lain terjadinya defisit keuangan adalah dikarenakan adanya sekitar 15 juta
peserta menunggak pembayaran iuran,†tegas Bryan.
Bryan pun menuding, rasanya tidak
bila tunggakan 15 juta peserta BPJS Kesehatan harus ditanggung oleh semua
peserta yang jumlahnya per bulan Mei 2019, sudah mencapai 221.580.743 Jiwa. Oleh
karena itu, dia berharap pemerintah jangan main langkah sendiri, apalagi
masalah hidup rakyat kecil.
“Jika pemerintah tetap ngotot
menaikan iuran BPJS maka dirinya akan ikut langsung demo besar-besaran bersama
serikat buruh tanggal 2 oktober nanti di Jakarta sebagai bentuk pembelaan bagi
rakyat kecil,†pungkasnya. (nue/ari/ctk/nto)