PALANGKA
RAYA – Saat ini, status siaga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota
Palangka Raya diperpanjang hingga akhir September 2019. Menurut Plt Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya Supriyanto,
perpanjangan status siaga ini karena wilayah Palangka Raya dilanda karhutla
lagi.
“Dalam
beberapa hari ini wilayah Palangka Raya tidak ada hujan dan ada beberapa
kelurahan kembali dilanda kebakaran lahan,†kata Supriyanto, Kamis (5/9).
Supriyanto
mengatakan saat ini wilayah Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Jekan Raya kembali
dilanda kebakaran lahan. Setiap hari Satgas Karhutla melakukan pemadaman. Dia
menyebut dampaknya mengakibatkan wilayah Palangka Raya kembali diselimuti kabut
asap.
Dia
juga menjelaskan, biaya penanganan karhutla sudah menghabiskan dana Rp2,3
miliar. Dana ini berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana ini masuk dalam pos belanja tidak
terduga (BTT).
“Kita
dapat dana Rp2,7 miliar, namun yang terpakai Rp2,3 miliar, sisanya masuk kas
daerah,†kata Supriyanto seusai menerima kunjungan Tim Monitoring Evaluasi Satgas
BNPB itu.
Supriyanto
mengatakan dana yang tersedia masih tersisa, karena memang tidak memungkinkan
untuk dikeluarkan, sehingga harus disetorkan lagi ke kas daerah. Sementara itu,
Tim Monev Satgas BNPB melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya. Kedatangan
mereka sejak Senin 2 September 2019. Selama di Palangka Raya, mereka melakukan
monitoring dan evaluasi penanganan karhutla ke Kalteng.
Supriyanto
mengatakan alasan tim BNPB melakukan kunjungan kerja ini karena wilayah
Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya termasuk salah satu daerah yang
cukup parah terjadi Karhutla. Monev di Kantor BPBD Kota Palangka Raya di Jalan
Badak, Kelurahan Bukit Tunggal ini, juga dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya
Umi Mastikah. (hms/ami/iha/CTK)