PALANGKA RAYA – Focus
group discussion (FGD) yang
dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), hasilkan
lima rekomendasi. Itu disetujuai dan ditandatangani oleh Gubernur se
Kalimantan, Anggota DPR RI Kalimantan, Anggota DPD RI Kalimantan, dan rektor se
Kalimantan.
Kepala BPH Migas M Fansharullah
Asa mengatakan, FGD yang diselenggarakan di Hotel Swiss-Bell Palangka Raya
tanggal 31 Juli-1 Agustus 2019 ini
merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPH
Migas, antara lain audiensi kepada Kepala-Kepala Daerah di Kalimantan dan
dilanjutkan dengan penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) yang
mengikutsertakan Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI, Instansi Pemerintah Pusat,
Gubernur, Walikota/Bupati se-Kalimantan, Praktisi, Badan Usaha hingga Akademisi.
Kemudian FGD di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan, pada September 2018
lalu.
Kemudian BPH Migas juga audiensi
kepada Gubernur Kalimantan Timur dan dioanjutkan FGD di Samarinda, pada
Desember 2018. Dan pada Juni 2019 BPH Migas audiensi kepada Gubernur Kalimantan
Barat.
“Lalu kami, pada tanggal 11
Juli 2019 audensi dengan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Dan beliau
merespon dengan baik, sehingga FGD di Kalteng dapat dilaksanakan dengan
baik,” ucapnya.
Fansharullah mengapresiasi respon
seluruh gubernur se Kalimantan, yang mendukung penuh rencana pembangunan pipa
gas Trans Kalimantan tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh
gubernur di Kalimantan, DPR, DPD, bupati/walikota, dan badan usaha yang telah
hadir pada FGD ini dan mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur Pipa Gas
Bumi Trans Kalimantan,” ujarnya.
Setelah ini, BPH Migas akan
melanjutkan rangkaian kegiatan dengan FGD di Pontianak, Kalimantan Barat yang
direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2019. Itu dilakukan untuk
lebih mematangkan rencana pengembangan pipa transmisi Trans Kalimantan agar
dapat terwujud dan memberi manfaat yang besar untuk Pulau Kalimantan.
“FGD di Kalteng menghasilkan
lima rekomendasi yang ditandatangani oleh gubernur se Kalimantan, Anggota DPR
dan DPD RI serta rektor se Kalimantan. Rekomendasi ini nanti untuk memperkuat
rencana pembangunan pipa gas Trans Kalimantan,” pungkasnya. (arj/nto)
Rekomendasi dan Pernyataan
Gubernur, DPD dan DPR RI serta Rektor se Kalimantan adalah:
1. Mengapresnasi inisiatif BPH
Migas mengumpulkan Gubemur, DPR RI dan DPD RI juga Rektor Se Kalimantan untuk
mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan.
2. Mendukung kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) untuk Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Trans Kalimantan
sebagai upaya mewujudkan salah satu infrastruktur energi di Bumi Kalimantan.
3. Upaya Pembangunan Pipa
Transmisi Gas Bumi Trans Kalimantan ini adalah sejalan dengan Visi Presiden RI
Bapak Jokowi yang terpilih kembali untuk periode 2019 2024 yang memprioritaskan
kerja di 5 Aspek yaitu, infrastruktur, investasi, kualitas SDM, Reformasi
Birokrasi, APBN yg tepat sasaran.
4. Mendukung kebijakan pemerintah
pusat untuk memindahkan segera Ibu Kota Pemerintahan ke wilayah Kalimantan.
5. Sebagai perwujudan Pancasila
sila ke 5, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia kami sepakat
bahwa indikator kebijakan tersebut sepatutnya dapat terlihat dari terwujudnya,
keadilan kewilayahan untuk
Bumi Borneo dalam rangka memperkuat keutuhan NKRI.