Penerima Vaksin Gratis Belum Fix, Prioritas Utama Tenaga Medis

Pemerintah
terus mematangkan skema vaksinasi. Salah satunya, terkait vaksin gratis yang
akan diberikan nanti. Terbaru, ada kemungkinan skema 30:70 diubah menjadi
50:50.

===================

SEPERTI diketahui,
sebelumnya Menteri Kesehatan (menkes) Terawan Agus Putranto menyebut, target
vaksinasi akan menyasar 107 juta masyarakat Indonesia usia 18-59 tahun. Dari
jumlah tersebut, 30 persen bakal dibiayai oleh pemerintah alias diberikan
gratis.

Skema tersebut ternyata
masih belum fix. Pasalnya, menurut Menteri Koordinator Bidan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, hingga kini pemerintah
terus melakukan evaluasi. Salah satunya, melalui rapat yang dipimpin langsung
oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (14/12).

”Dievaluasi tentang
alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah, dan berapa yang
mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya,” tuturnya di Kantor Kementerian
Sosial (Kemensos), kemarin (14/12).

Soal jumlah target
vaksinasi ini, Muhadjir menyampaikan, bahwa ada perubahan. Terakhir dalam rapat
tersebut, target vaksinasi diperkirakan naik menjadi 182 juta dari semula 107
juta orang.

Perubahan ini juga
menyangkut besarasan pembiayaan. Ada kemungkinan, nantinya, 50 persen dari
target vaksinasi tersebut akan mendapat vaksin Covid-19 gratis. Sisanya, akan
vaksin mandiri.

”Kemungkinan nanti tapi
ini masih tentatif ya, saya tidak punya kewenangan. Tapi kan kalau saya enggak
jawab protes. Jadi kemungkinan 50-50, ndak (30-70),” papar Mantan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Karenanya, kata dia,
presiden minta betul-betul disusun secara detail. Misalnya, bila memang
tujannya untuk pemulihan ekonomi maka supaya program jelas. Selain itu, target
vaksinasi akan dilakukan berbasis prioritas. Prioritas pertama, tenaga medis
karena yang berada di di garda terdepan. Kemudian, tenaga non medis namun ikut
terlibat langsung penanganan masalah Covid-19.

Ketiga, mereka yang
berada di ujung tombak pemulihan ekonomi. Karenanya, sedang dipertimbangkan
usulan pemberian vaksin kepada pedangan pasar, pelayan toko, karyawan baik di
perusahaan industri maupun UKM. ”Sedang dipetani, mana yang diberi bantuan
pemerintah dan mandiri,” jelasnya. 

Muhadjir menegaskan,
mandiri ini bukan berarti yang bersangkutan harus bayar sendiri. Diakuinya,
memang ada skema bayar sendiri nanti, tapi untuk karyawan ini lebih ditujukan
pada mandiri yang ditanggung oleh perusahaan dan pemilik usaha tempat dia
bekerja. ”Itu masih dinegosiasi. Tadi presiden minta wanti-wanti, tolong detail
betul dan waktunya semakin dekat,” pungkasnya.

Sementara itu Sekjen
Kemenkes Oscar Primadi menyatakan bahwa sudah ada latihan untuk tenaga
kesehatan dan vaksinator dari TNI serta Polri untuk melakukan vaksinasi
Covid-19. 1 awal Desember, sudah ada 11.408 orang yang dilatih dari 21
provinsi. “Sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini telah
dilangsungkan untuk 29.643 orang dari 34 provinsi,” ungkapnya.

Sejauh ini persiapan
menurut Oscar sudah sesuai dengan rencana. Dia optimis, dari jumlah yang ada
maka tenaga untuk vaksin di semua provinsi akan tercukupi.

Simulasi juga sudah
dilakukan. Misalnya saja di Bogor dan Bekasi. “Ada masalah yang kurang ,
ya namanya pekerjaan besar,” ucap Oscar.

Terkait dengan alat
pelindung diri (APD) juga sudah disiapkan Kemenkes. Bahkan ini juga
disosialisasikan kepada vaksinator. “Penyediaan cold chain, logistik
pendukung, termasuk APD level satu sudah dilakukan,” tuturnya.

Nantinya pemerintah
juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum vaksinasi. Dinas
kesehatan dan puskesmas jadi aktor dalam sosialisasi. “Jangan dipersulit,
pakai local wisdom atau bahasa daerah lebih baik,” katanya. Yang akan
disampaikan ke masyarakat pun beragam. Contoh tahapan, kefektifan vaksin, dan
kehalalan vaksin yang digunakan. 
“Namun yang harus terus disampaikan adalah mematuhi protokol kesehatan,”
imbuhnya.

Wakil Presiden Ma’ruf
Amin mengatakan pemerintah berharap dukungan penuh dari insan pers untuk ikut
mengakampanyekan perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi secara
berkelanjutan. Menurut dia perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan bukan
hanya untuk sementara waktu dan menunggu pemberian vaksin atau vaksinasi.

Ma’ruf mengatakan insan
pers diharapkan menjadi garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi
kepada masyarakat. ’’Dalam menyuguhkan informasi mengenai vaksin Covid-19,
insan pers perlu menyertakan data dukung dan penjelasan ilmiah dari pakar,’’
katanya pada pembekalan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP)
yang dilaksanakan BNPB bersama Dewan Pers.

Dengan data yang akuran
dari para pakar, diharakpan informasi tentang program vaksinasi dapat
menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat tentang manfaat vaksin. Dia juga
meminta para insan pers untuk ikut mendiseminasikan informasi vaksin yang telah
dinanti cukup lama.

’’Bersama terus menyemarakkan
semangat (tagar, Red) #VaksinasiUntukNegeri,’’ tuturnya. Di tengah pandemi
Covid-19 ini Ma’ruf juga berharap media massa bisa menjadi rujukan utama
masyarakat. Selain itu mampu menghadirkan jurnalisme harapan bagi masyarakat
untuk tetap semangat dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Sementara itu Ketua
Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla (JK) meminta jajarannya
untuk turut serta memproduksi plasma convalescent. Permintaan tersebut dia
sampaikan secara khusus kepada pengelola 
Unit Donor Darah Sulawesi Tengah. Menurut dia plasma convalescent dapat
digunakan untuk pengobatan Covid-19.

’’Di era pandemi ini,
salah satu pengobatan yang dianggap cukup ampuh yakni plasma convalescent,’’
kata JK. Metode itu adalah suatu sistem mengambil darah dari penyitas atau
orang yang sembuh dari Covid-19. Kemudian diolah dijadikan plasma convalescent
lalu diberikan kepada pasien Covid-19 yang sedang kritis.

Untuk diketahui Lembaga
Biologi Molekuler Eijkman bersama PMI kerja sama untuk menekan tingkat kematian
penderita Covid-19. Bentuk kerja sama tersebut adalah pengambilan plasma
Convalescent dari pasien sembuh Covid-19 yang dilakukan oleh PMI. Setelah itu
diberikan kepada pasien kondisi berat.

Direktur Lembaga
Biologi Molekuler Eijkman Prof. Amin Soebandrio menjelaskan plasma Convalescent
diambil dari pasien yang dinyatakan sembuh sejak dua hingga empat pekan. Durasi
ini karena dianggap plasma tersebut telah mengandung antibodi sangat baik untuk
menetralisir virus.

Pemerintah
terus mematangkan skema vaksinasi. Salah satunya, terkait vaksin gratis yang
akan diberikan nanti. Terbaru, ada kemungkinan skema 30:70 diubah menjadi
50:50.

===================

SEPERTI diketahui,
sebelumnya Menteri Kesehatan (menkes) Terawan Agus Putranto menyebut, target
vaksinasi akan menyasar 107 juta masyarakat Indonesia usia 18-59 tahun. Dari
jumlah tersebut, 30 persen bakal dibiayai oleh pemerintah alias diberikan
gratis.

Skema tersebut ternyata
masih belum fix. Pasalnya, menurut Menteri Koordinator Bidan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, hingga kini pemerintah
terus melakukan evaluasi. Salah satunya, melalui rapat yang dipimpin langsung
oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (14/12).

”Dievaluasi tentang
alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah, dan berapa yang
mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya,” tuturnya di Kantor Kementerian
Sosial (Kemensos), kemarin (14/12).

Soal jumlah target
vaksinasi ini, Muhadjir menyampaikan, bahwa ada perubahan. Terakhir dalam rapat
tersebut, target vaksinasi diperkirakan naik menjadi 182 juta dari semula 107
juta orang.

Perubahan ini juga
menyangkut besarasan pembiayaan. Ada kemungkinan, nantinya, 50 persen dari
target vaksinasi tersebut akan mendapat vaksin Covid-19 gratis. Sisanya, akan
vaksin mandiri.

”Kemungkinan nanti tapi
ini masih tentatif ya, saya tidak punya kewenangan. Tapi kan kalau saya enggak
jawab protes. Jadi kemungkinan 50-50, ndak (30-70),” papar Mantan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Karenanya, kata dia,
presiden minta betul-betul disusun secara detail. Misalnya, bila memang
tujannya untuk pemulihan ekonomi maka supaya program jelas. Selain itu, target
vaksinasi akan dilakukan berbasis prioritas. Prioritas pertama, tenaga medis
karena yang berada di di garda terdepan. Kemudian, tenaga non medis namun ikut
terlibat langsung penanganan masalah Covid-19.

Ketiga, mereka yang
berada di ujung tombak pemulihan ekonomi. Karenanya, sedang dipertimbangkan
usulan pemberian vaksin kepada pedangan pasar, pelayan toko, karyawan baik di
perusahaan industri maupun UKM. ”Sedang dipetani, mana yang diberi bantuan
pemerintah dan mandiri,” jelasnya. 

Muhadjir menegaskan,
mandiri ini bukan berarti yang bersangkutan harus bayar sendiri. Diakuinya,
memang ada skema bayar sendiri nanti, tapi untuk karyawan ini lebih ditujukan
pada mandiri yang ditanggung oleh perusahaan dan pemilik usaha tempat dia
bekerja. ”Itu masih dinegosiasi. Tadi presiden minta wanti-wanti, tolong detail
betul dan waktunya semakin dekat,” pungkasnya.

Sementara itu Sekjen
Kemenkes Oscar Primadi menyatakan bahwa sudah ada latihan untuk tenaga
kesehatan dan vaksinator dari TNI serta Polri untuk melakukan vaksinasi
Covid-19. 1 awal Desember, sudah ada 11.408 orang yang dilatih dari 21
provinsi. “Sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini telah
dilangsungkan untuk 29.643 orang dari 34 provinsi,” ungkapnya.

Sejauh ini persiapan
menurut Oscar sudah sesuai dengan rencana. Dia optimis, dari jumlah yang ada
maka tenaga untuk vaksin di semua provinsi akan tercukupi.

Simulasi juga sudah
dilakukan. Misalnya saja di Bogor dan Bekasi. “Ada masalah yang kurang ,
ya namanya pekerjaan besar,” ucap Oscar.

Terkait dengan alat
pelindung diri (APD) juga sudah disiapkan Kemenkes. Bahkan ini juga
disosialisasikan kepada vaksinator. “Penyediaan cold chain, logistik
pendukung, termasuk APD level satu sudah dilakukan,” tuturnya.

Nantinya pemerintah
juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum vaksinasi. Dinas
kesehatan dan puskesmas jadi aktor dalam sosialisasi. “Jangan dipersulit,
pakai local wisdom atau bahasa daerah lebih baik,” katanya. Yang akan
disampaikan ke masyarakat pun beragam. Contoh tahapan, kefektifan vaksin, dan
kehalalan vaksin yang digunakan. 
“Namun yang harus terus disampaikan adalah mematuhi protokol kesehatan,”
imbuhnya.

Wakil Presiden Ma’ruf
Amin mengatakan pemerintah berharap dukungan penuh dari insan pers untuk ikut
mengakampanyekan perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi secara
berkelanjutan. Menurut dia perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan bukan
hanya untuk sementara waktu dan menunggu pemberian vaksin atau vaksinasi.

Ma’ruf mengatakan insan
pers diharapkan menjadi garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi
kepada masyarakat. ’’Dalam menyuguhkan informasi mengenai vaksin Covid-19,
insan pers perlu menyertakan data dukung dan penjelasan ilmiah dari pakar,’’
katanya pada pembekalan peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP)
yang dilaksanakan BNPB bersama Dewan Pers.

Dengan data yang akuran
dari para pakar, diharakpan informasi tentang program vaksinasi dapat
menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat tentang manfaat vaksin. Dia juga
meminta para insan pers untuk ikut mendiseminasikan informasi vaksin yang telah
dinanti cukup lama.

’’Bersama terus menyemarakkan
semangat (tagar, Red) #VaksinasiUntukNegeri,’’ tuturnya. Di tengah pandemi
Covid-19 ini Ma’ruf juga berharap media massa bisa menjadi rujukan utama
masyarakat. Selain itu mampu menghadirkan jurnalisme harapan bagi masyarakat
untuk tetap semangat dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Sementara itu Ketua
Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla (JK) meminta jajarannya
untuk turut serta memproduksi plasma convalescent. Permintaan tersebut dia
sampaikan secara khusus kepada pengelola 
Unit Donor Darah Sulawesi Tengah. Menurut dia plasma convalescent dapat
digunakan untuk pengobatan Covid-19.

’’Di era pandemi ini,
salah satu pengobatan yang dianggap cukup ampuh yakni plasma convalescent,’’
kata JK. Metode itu adalah suatu sistem mengambil darah dari penyitas atau
orang yang sembuh dari Covid-19. Kemudian diolah dijadikan plasma convalescent
lalu diberikan kepada pasien Covid-19 yang sedang kritis.

Untuk diketahui Lembaga
Biologi Molekuler Eijkman bersama PMI kerja sama untuk menekan tingkat kematian
penderita Covid-19. Bentuk kerja sama tersebut adalah pengambilan plasma
Convalescent dari pasien sembuh Covid-19 yang dilakukan oleh PMI. Setelah itu
diberikan kepada pasien kondisi berat.

Direktur Lembaga
Biologi Molekuler Eijkman Prof. Amin Soebandrio menjelaskan plasma Convalescent
diambil dari pasien yang dinyatakan sembuh sejak dua hingga empat pekan. Durasi
ini karena dianggap plasma tersebut telah mengandung antibodi sangat baik untuk
menetralisir virus.