26.2 C
Jakarta
Monday, December 9, 2024

Wakil Rakyat Seruyan Ini Tolak Wacana Ritel Modern di Seruyan

KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Subani mengaku keberatan terkait wacana akan masuknya ritel modern di wilayah Kabupaten Seruyan.

Dia menolak ritel modern masuk di Bumi Gawi Hatantiring ini, bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut dia jika masuknya ritel modern di kabupaten setempat, juga akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat.

“Kami secara pribadi menjadi anggota DPRD Kabupaten Seruyan dari fraksi PDI-Perjuangan secara khusus sebetulnya berkeberatan. Karena ritel-ritel modern ini secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada ekonomi masyarakat,” kata Subani baru-baru ini.

Dirinya juga memberikan contoh bahwa menurutnya di ritel modern masyarakat tidak bisa menitipkan produk atau hasil-hasil UMKM mereka. Jika masuknya hasil UMKM pun, menurut dia tentu juga akan melewati sistem yang rumit dan standar yang jelas.

Baca Juga :  Dukung Gelaran O2SN Tingkat Kabupaten, Dewan Bilang Begini

Disamping itu, keberadaan pedagang lokal yang memiliki toko dan ruko di wilayah setempat juga menjadi salah satu penyumbang sumber dana bagi masyarakat setempat. Khususnya pada acara keagamaan.

“Mereka ini menjadi sumber dana bagi masyarakat – masyarakat sekeliling, dan ini menjadi tidak mungkin meminta sumbangan ke ritel – ritel modern tersebut. Maka untuk itu kami secara pribadi izin untuk menolak (ritel modern,red),” jelasnya.

Wakil rakyat dari dapil II ini, juga menyampaikan bahwa terkait dengan wacana masuknya ritel modern tersebut, diperlukan kajian yang mendalam. Namun demikian Subani menambahkan, jika memang perizinan sebelum mereka menjabat sudah terealisasi, tentunya menurut dia tidak elok jika hal itu dipangkas. Namun dia berharap ke depan tidak ada lagi izin – izin serupa.

Baca Juga :  Masyarakat Tanjung Rangas Rindukan Poskesdes

“Apapun alasannya tidak mungkin kita mengganggu ekonomi masyarakat yang sudah dibangun berpuluh – puluh tahun. Siapa yang akan bertanggung jawab atas hal itu, maka itu tidak kami inginkan. Intinya perlu kajian yang lebih mendalam,” pungkasnya. (ais/hnd)

KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Subani mengaku keberatan terkait wacana akan masuknya ritel modern di wilayah Kabupaten Seruyan.

Dia menolak ritel modern masuk di Bumi Gawi Hatantiring ini, bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut dia jika masuknya ritel modern di kabupaten setempat, juga akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat.

“Kami secara pribadi menjadi anggota DPRD Kabupaten Seruyan dari fraksi PDI-Perjuangan secara khusus sebetulnya berkeberatan. Karena ritel-ritel modern ini secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada ekonomi masyarakat,” kata Subani baru-baru ini.

Dirinya juga memberikan contoh bahwa menurutnya di ritel modern masyarakat tidak bisa menitipkan produk atau hasil-hasil UMKM mereka. Jika masuknya hasil UMKM pun, menurut dia tentu juga akan melewati sistem yang rumit dan standar yang jelas.

Baca Juga :  Dukung Gelaran O2SN Tingkat Kabupaten, Dewan Bilang Begini

Disamping itu, keberadaan pedagang lokal yang memiliki toko dan ruko di wilayah setempat juga menjadi salah satu penyumbang sumber dana bagi masyarakat setempat. Khususnya pada acara keagamaan.

“Mereka ini menjadi sumber dana bagi masyarakat – masyarakat sekeliling, dan ini menjadi tidak mungkin meminta sumbangan ke ritel – ritel modern tersebut. Maka untuk itu kami secara pribadi izin untuk menolak (ritel modern,red),” jelasnya.

Wakil rakyat dari dapil II ini, juga menyampaikan bahwa terkait dengan wacana masuknya ritel modern tersebut, diperlukan kajian yang mendalam. Namun demikian Subani menambahkan, jika memang perizinan sebelum mereka menjabat sudah terealisasi, tentunya menurut dia tidak elok jika hal itu dipangkas. Namun dia berharap ke depan tidak ada lagi izin – izin serupa.

Baca Juga :  Masyarakat Tanjung Rangas Rindukan Poskesdes

“Apapun alasannya tidak mungkin kita mengganggu ekonomi masyarakat yang sudah dibangun berpuluh – puluh tahun. Siapa yang akan bertanggung jawab atas hal itu, maka itu tidak kami inginkan. Intinya perlu kajian yang lebih mendalam,” pungkasnya. (ais/hnd)

Terpopuler

Artikel Terbaru