PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalteng mendukung rencana penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, terkait dengan semakin mewabahnya corona virus atau covid-19. DPRD Kalteng juga sepakat dengan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan pihak terkait agar anggaran penundaan Pilkada yang belum terpakai dialihkan untuk tangani wabah covid-19.
Sekretaris Fraksi PKB Kalteng Fajar Hariady mengatakan, secara pribadi dia mendukung rencana penundaan Pilkada serentak 2020. Pasalnya, wabah covid-19 perlu penangan serius dan anggaran yang cukup besar.
“Kalau melihat perkembangan wabah corona saat ini, memang lebih baik pilkada serentak di tunda,” ucapnya.
Fajar juga berharap, anggaran Pilkada Kalteng yang cukup besar, hampir Rp 300 Miliar dapat digunakan menangani wabah covid-19. “Dan dana pelaksanaan pilkada bisa direalokasikan untuk penanganan pendemi corona ini. Mudahan apa yang menjadi hasil rapat Komisi II DPR RI dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Politisi PKB ini memastikan, Fraksi PKB akan mengusulkan agar melakukan RDP dengan KPU dan Pemprov Kalteng terkait realokasi anggaran Pilkada untuk menangani wabah covid-19 di Kalteng. “Kami PKB akan membahas lebih dalam persoalan ini dan akan mengusulkan agar RDP dengan KPU dan Pemprov terkait realokasi anggaran Pilkada untuk tangani covid-19,” kata wakil rakyat dapil II ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengatakan, pihaknya akan menungu peraturan pemerintah terkait penundaan Pilkada serentak tersebut. Dan rencana realokasi anggaran Pilkada untuk tangani corona virus. “Tunggu Perppu atau setidaknya ada surat dari KPU RI ke perangkatnya di daerah terkait penundaan tersebut,” ucapnya.
Anggota DPRD Kalteng Lohing Simon berharap, pelaksanaan Pilkda dilaksanakan akhir tahun. Dan pemilihan cukup dilakukan oleh DPRD, karena hal itu akan menghemat biaya.
“Harapan kita Pilkada dilaksanakan akhir tahun dan dipilih oleh DPRD. Itu dengan anggaran yang kecil,” pungkasnya.
PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalteng mendukung rencana penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, terkait dengan semakin mewabahnya corona virus atau covid-19. DPRD Kalteng juga sepakat dengan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan pihak terkait agar anggaran penundaan Pilkada yang belum terpakai dialihkan untuk tangani wabah covid-19.
Sekretaris Fraksi PKB Kalteng Fajar Hariady mengatakan, secara pribadi dia mendukung rencana penundaan Pilkada serentak 2020. Pasalnya, wabah covid-19 perlu penangan serius dan anggaran yang cukup besar.
“Kalau melihat perkembangan wabah corona saat ini, memang lebih baik pilkada serentak di tunda,” ucapnya.
Fajar juga berharap, anggaran Pilkada Kalteng yang cukup besar, hampir Rp 300 Miliar dapat digunakan menangani wabah covid-19. “Dan dana pelaksanaan pilkada bisa direalokasikan untuk penanganan pendemi corona ini. Mudahan apa yang menjadi hasil rapat Komisi II DPR RI dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Politisi PKB ini memastikan, Fraksi PKB akan mengusulkan agar melakukan RDP dengan KPU dan Pemprov Kalteng terkait realokasi anggaran Pilkada untuk menangani wabah covid-19 di Kalteng. “Kami PKB akan membahas lebih dalam persoalan ini dan akan mengusulkan agar RDP dengan KPU dan Pemprov terkait realokasi anggaran Pilkada untuk tangani covid-19,” kata wakil rakyat dapil II ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengatakan, pihaknya akan menungu peraturan pemerintah terkait penundaan Pilkada serentak tersebut. Dan rencana realokasi anggaran Pilkada untuk tangani corona virus. “Tunggu Perppu atau setidaknya ada surat dari KPU RI ke perangkatnya di daerah terkait penundaan tersebut,” ucapnya.
Anggota DPRD Kalteng Lohing Simon berharap, pelaksanaan Pilkda dilaksanakan akhir tahun. Dan pemilihan cukup dilakukan oleh DPRD, karena hal itu akan menghemat biaya.
“Harapan kita Pilkada dilaksanakan akhir tahun dan dipilih oleh DPRD. Itu dengan anggaran yang kecil,” pungkasnya.
