Huma Betang Night Harus Bisa Mendorong Optimalisasi Dampak Ekonomi dan Sosial

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Siti Nafsiah menyambut baik gelaran Huma Betang Night yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai bentuk inovasi pemanfaatan ruang publik di Kota Palangka Raya.

Menurutnya kegiatan Huma Betang Night ini, tidak hanya menghadirkan ruang hiburan berbasis budaya lokal saja. Akan tetapi juga menjadi sarana pelestarian nilai-nilai falsafah Huma Betang yang menjunjung tinggi kebersamaan, keterbukaan, dan persatuan dalam keberagaman sekaligus mendorong penguatan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif lokal.

“Komisi II memandang bahwa inisiatif ini selaras dengan semangat pembangunan berbasis identitas daerah dan dapat menjadi ikon kegiatan sosial budaya yang berdampak positif bagi masyarakat luas,” ujarnya, Sabtu (28/6).

Namun demikian, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Palangka Raya , Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu menyampaikan sejumlah catatan dalam rangka semangat kemitraan yang konstruktif.

Komisi II memandang bahwa pendekatan administrastif perlu disesuaikan dengan esensi kegiatan budaya yang mestinya bersifat sukarela, partisipatif, dan tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan dari kewajiban birokratis.

“Indikator keberhasilan Huma Betang Night juga perlu diarahkan pada dampak substantive. Seperti meningkatnya pendapatan pelaku UMKM, tingginya keterlibatan komunitas seni, serta kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan dan pemanfaatan ruang publik yang aman dan inklusif,” bebernya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pengelolaan anggaran secara efisien dan berorientasi pada hasil nyata sangat diperlukan dalam penyelenggaraan gelaran ini.

“Diharapkan output-nya tidak hanya sebatas keramaian sementara dan dokumentasi visual. Melainkan memiliki esensi utama dalam rangka peningkatan nilai ekonomi kreatif lokal,khususnya UMKM serta pelestarian budaya jangka panjang,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Nafsiah, Komisi II memberikan perhatian khusus terhadap aspek pengalihan arus lalu lintas di sekitar Bundaran Besar.

Sebab baginya, penutupan jalan utama tanpa mitigasi yang matang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, Komisi II mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu menyusun skema pengalihan arus termasuk area parkir yang terencana. Memasang rambu dan pemberitahuan yang informatif, serta memastikan bahwa jalur alternatif dalam kondisi yang layak dan aman digunakan, terutama pada malam hari.

Baginya, aspek kebersihan, keamanan lingkungan, dan keterlibatan komunitas juga perlu diperkuat agar Huma Betang Night benar-benar menjadi ajang kebersamaan yang ramah masyarakat, berkelanjutan, dan memperkuat daya saing budaya Kalteng.

“Dengan demikian, kami berharap agar pelaksanaan even Huma Betang Night dapat terus ditingkatkan kualitasnya melalui perencanaan yang matang, pelibatan masyarakat secara luas, dan pengelolaan yang efektif,” harapnya.

Dirinya menegaskan bahwa komisi II terus mendorong sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah provinsi dalam rangka mendukung program-program pembangunan daerah yang berbasis kearifan lokal, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalteng.(hfz)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Siti Nafsiah menyambut baik gelaran Huma Betang Night yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai bentuk inovasi pemanfaatan ruang publik di Kota Palangka Raya.

Menurutnya kegiatan Huma Betang Night ini, tidak hanya menghadirkan ruang hiburan berbasis budaya lokal saja. Akan tetapi juga menjadi sarana pelestarian nilai-nilai falsafah Huma Betang yang menjunjung tinggi kebersamaan, keterbukaan, dan persatuan dalam keberagaman sekaligus mendorong penguatan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif lokal.

“Komisi II memandang bahwa inisiatif ini selaras dengan semangat pembangunan berbasis identitas daerah dan dapat menjadi ikon kegiatan sosial budaya yang berdampak positif bagi masyarakat luas,” ujarnya, Sabtu (28/6).

Namun demikian, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Palangka Raya , Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu menyampaikan sejumlah catatan dalam rangka semangat kemitraan yang konstruktif.

Komisi II memandang bahwa pendekatan administrastif perlu disesuaikan dengan esensi kegiatan budaya yang mestinya bersifat sukarela, partisipatif, dan tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan dari kewajiban birokratis.

“Indikator keberhasilan Huma Betang Night juga perlu diarahkan pada dampak substantive. Seperti meningkatnya pendapatan pelaku UMKM, tingginya keterlibatan komunitas seni, serta kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan dan pemanfaatan ruang publik yang aman dan inklusif,” bebernya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pengelolaan anggaran secara efisien dan berorientasi pada hasil nyata sangat diperlukan dalam penyelenggaraan gelaran ini.

“Diharapkan output-nya tidak hanya sebatas keramaian sementara dan dokumentasi visual. Melainkan memiliki esensi utama dalam rangka peningkatan nilai ekonomi kreatif lokal,khususnya UMKM serta pelestarian budaya jangka panjang,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Nafsiah, Komisi II memberikan perhatian khusus terhadap aspek pengalihan arus lalu lintas di sekitar Bundaran Besar.

Sebab baginya, penutupan jalan utama tanpa mitigasi yang matang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, Komisi II mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu menyusun skema pengalihan arus termasuk area parkir yang terencana. Memasang rambu dan pemberitahuan yang informatif, serta memastikan bahwa jalur alternatif dalam kondisi yang layak dan aman digunakan, terutama pada malam hari.

Baginya, aspek kebersihan, keamanan lingkungan, dan keterlibatan komunitas juga perlu diperkuat agar Huma Betang Night benar-benar menjadi ajang kebersamaan yang ramah masyarakat, berkelanjutan, dan memperkuat daya saing budaya Kalteng.

“Dengan demikian, kami berharap agar pelaksanaan even Huma Betang Night dapat terus ditingkatkan kualitasnya melalui perencanaan yang matang, pelibatan masyarakat secara luas, dan pengelolaan yang efektif,” harapnya.

Dirinya menegaskan bahwa komisi II terus mendorong sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah provinsi dalam rangka mendukung program-program pembangunan daerah yang berbasis kearifan lokal, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalteng.(hfz)