PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto mendukung penuh terhadap dorongan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan sekolah gratis di wilayah Kalteng.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut harus ditopang oleh kolaborasi kuat lintas pemangku kepentingan.
Menurut Sugiyarto, pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah semata.
Seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, orang tua murid, tenaga pendidik, hingga dunia usaha, memiliki tanggung jawab bersama dalam memajukan pendidikan.
“Pendidikan ini urusan semua pihak. Pemerintah, pemerintah daerah, orang tua murid, dan dunia usaha memiliki kewajiban. Artinya, pihak-pihak yang memiliki kelebihan bisa memberikan subsidi silang kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” ujarnya, Selasa (27/1).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Timur dan Sukamara ini menekankan bahwa skema subsidi silang tersebut penting agar program sekolah gratis benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta didik, khususnya di daerah pedalaman yang masih menghadapi banyak keterbatasan.
Sugiyarto menyoroti masih minimnya jumlah guru yang sesuai dengan kompetensi di wilayah pedalaman.
Kondisi ini, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius melalui koordinasi yang baik antara komite sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta pengawasan dari Disdik,
“Semua itu harus dikoordinir dengan baik dan diawasi dinas pendidikan, supaya subsidi silang dari yang mampu kepada yang tidak mampu bisa benar-benar dirasakan oleh semua pihak,” tegasnya.
Selain sumber daya manusia, ia juga mendorong pemerataan pemanfaatan teknologi pendidikan.
Menurutnya, akses dan penggunaan teknologi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga harus dipacu di daerah pedesaan.
“Guru-guru di pedesaan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan pendidikan, kursus, dan pengembangan kompetensi lainnya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini,” katanya.
Tak kalah penting, Sugiyarto menyoroti kondisi infrastruktur sekolah. Ia menyebut masih banyak sekolah, baik di pedalaman maupun di perkotaan, yang bangunannya telah berusia lebih dari dua dekade dan membutuhkan rehabilitasi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama agar dorongan pemerintah daerah benar-benar bisa dirasakan oleh semua pihak,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa optimalisasi teknologi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa.
“Saya rasa ada empat hal utama yang perlu didorong ke depan dalam penguatan sekolah gratis di Kalteng. Dan saya sepakat, meskipun terjadi penurunan anggaran, sepanjang semua stakeholder memiliki semangat yang sama, penurunan APBD tidak akan terlalu berpengaruh besar,” pungkas Sugiyarto.(hfz)
