PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Komisi IV DPRD Kalteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalteng di ruang komisi IV DPRD Kalteng, Jumat (24/11).
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Sriosako mengatakan, dalam RDP tersebut membahas mengenai anggaran pada tahun 2024.
”Jadi untuk pengembangan desa itu, ada usulan yang disepakati bersama dengan anggota dewan ya kurang lebih Rp 21 milliar. Keperluannya untuk peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan-pelatihan. Jadi perlu peningkatan sumber daya manusia, terutama aparat-aparat desa,” ujarnya.
Usulan dari lembaga eksekutif, sebutnya disepakati oleh dewan untuk ditujukan ke Badan Anggaran nanti.
Sriosako menyarankan kepada dinas terkait yang menangani pengembangan desa agar lebih maju lagi.
”Terutama memang kita dulu pernah artinya mengadakan koperasi atau (studi) banding dengan Kalimantan Selatan. Dibanding dari daerah tetangga kita, memang di sana sudah banyak yang tertata. Kemudian di daerah Bandung Jawa Barat, juga desa di sana rata-rata sudah sejahtera, karena ada BUMDes-BUMDes yang sudah tertata. Hal yang demikian yang baik perlu kita tiru,” jelasnya.
”Dengan adanya anggaran itu nanti, mudah-mudahan kita bisa mengimbangi. Atau paling tidak mengimbangi dengan daerah-daerah tetangga kita, dan juga daerah yang desa mandiri,” tandasnya. (hfz/hnd)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Komisi IV DPRD Kalteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalteng di ruang komisi IV DPRD Kalteng, Jumat (24/11).
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Sriosako mengatakan, dalam RDP tersebut membahas mengenai anggaran pada tahun 2024.
”Jadi untuk pengembangan desa itu, ada usulan yang disepakati bersama dengan anggota dewan ya kurang lebih Rp 21 milliar. Keperluannya untuk peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan-pelatihan. Jadi perlu peningkatan sumber daya manusia, terutama aparat-aparat desa,” ujarnya.
Usulan dari lembaga eksekutif, sebutnya disepakati oleh dewan untuk ditujukan ke Badan Anggaran nanti.
Sriosako menyarankan kepada dinas terkait yang menangani pengembangan desa agar lebih maju lagi.
”Terutama memang kita dulu pernah artinya mengadakan koperasi atau (studi) banding dengan Kalimantan Selatan. Dibanding dari daerah tetangga kita, memang di sana sudah banyak yang tertata. Kemudian di daerah Bandung Jawa Barat, juga desa di sana rata-rata sudah sejahtera, karena ada BUMDes-BUMDes yang sudah tertata. Hal yang demikian yang baik perlu kita tiru,” jelasnya.
”Dengan adanya anggaran itu nanti, mudah-mudahan kita bisa mengimbangi. Atau paling tidak mengimbangi dengan daerah-daerah tetangga kita, dan juga daerah yang desa mandiri,” tandasnya. (hfz/hnd)
