24.6 C
Jakarta
Thursday, September 19, 2024

Seluruh Fraksi Setujui Rancangan Perubahan APBD Kalteng Dibahas Lanjut

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan pemandangan umum terhadap pidato pengantar gubernur pada Rapat Paripurna ke 13 masa sidang II tahun sidang 2024 di ruangan rapat paripurna DPRD setempat, Senin (19/8).

Pemandangan umum terhadap pidato pengantar gubernur yang disampaikan tentang Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2024.

Juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalteng, Ina Prayawati mempertanyakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 7, 6 triliun lebih mengalami kenaikan menjadi Rp 9,2 trilyun lebih atau kenaikan sebesar Rp1, 6 triliun lebih atau 20, 53 persen apa sudah merupakan perkiraan yang terukur dan sesuai dengan potensi yang ada.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Sepakat Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

“Kebijakan belanja Daerah KUPA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 mengala kenaikan yakni dari Rp 8, 7 triliun rupiah lebih menjadi Rp 10, 2 triliun lebih, kenaikan sebesar Rp 1,5 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar atau 15, 85 persen, mohon penjelasan,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara fraksi Golkar DPRD Kalteng Sudarsono mempertanyakan bagaimana Pemprov Kalteng memastikan target peningkatan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar  Rp9,2 Triliun lebih dalam Perubahan APBD T.A. 2024 dapat tercapai.

Dia pun mempertanyakan bagaimana Pemprov memastikan peningkatan belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp10,2 Triliun mampu terserap secara efektif.

“Dapatkah diberikan gambaran mengenai Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dengan peningkatan belanja ini,” tanyanya.

Baca Juga :  Atasi Pengangguran, Legislator Ini Dorong Pemprov untuk Menggandeng Investor ke Kalteng

Sudarsono mengungkapkan, dengan adanya pembiayaan netto sebesar Rp 993 Miliar lebih, bagaimana strategi Pemerintah provinsi dalam mengelola pembiayaan ini agar tidak membebani APBD di masa mendatang.

“Apakah pemerintah telah menyusun skenario risiko terkait dengan kemampuan daerah untuk membayar kembali pembiayaan tersebut, terutama jika ada fluktuasi pendapatan daerah,” imbuhnya.

Secara umum, seluruh fraksi menyetujui Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)  Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas di tingkat selanjutnya.(hfz/hnd)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan pemandangan umum terhadap pidato pengantar gubernur pada Rapat Paripurna ke 13 masa sidang II tahun sidang 2024 di ruangan rapat paripurna DPRD setempat, Senin (19/8).

Pemandangan umum terhadap pidato pengantar gubernur yang disampaikan tentang Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2024.

Juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalteng, Ina Prayawati mempertanyakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 7, 6 triliun lebih mengalami kenaikan menjadi Rp 9,2 trilyun lebih atau kenaikan sebesar Rp1, 6 triliun lebih atau 20, 53 persen apa sudah merupakan perkiraan yang terukur dan sesuai dengan potensi yang ada.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Sepakat Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

“Kebijakan belanja Daerah KUPA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 mengala kenaikan yakni dari Rp 8, 7 triliun rupiah lebih menjadi Rp 10, 2 triliun lebih, kenaikan sebesar Rp 1,5 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar atau 15, 85 persen, mohon penjelasan,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara fraksi Golkar DPRD Kalteng Sudarsono mempertanyakan bagaimana Pemprov Kalteng memastikan target peningkatan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar  Rp9,2 Triliun lebih dalam Perubahan APBD T.A. 2024 dapat tercapai.

Dia pun mempertanyakan bagaimana Pemprov memastikan peningkatan belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp10,2 Triliun mampu terserap secara efektif.

“Dapatkah diberikan gambaran mengenai Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dengan peningkatan belanja ini,” tanyanya.

Baca Juga :  Atasi Pengangguran, Legislator Ini Dorong Pemprov untuk Menggandeng Investor ke Kalteng

Sudarsono mengungkapkan, dengan adanya pembiayaan netto sebesar Rp 993 Miliar lebih, bagaimana strategi Pemerintah provinsi dalam mengelola pembiayaan ini agar tidak membebani APBD di masa mendatang.

“Apakah pemerintah telah menyusun skenario risiko terkait dengan kemampuan daerah untuk membayar kembali pembiayaan tersebut, terutama jika ada fluktuasi pendapatan daerah,” imbuhnya.

Secara umum, seluruh fraksi menyetujui Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)  Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas di tingkat selanjutnya.(hfz/hnd)

Terpopuler

Artikel Terbaru