Lebih lanjut dirinya menyampaikan, percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat.
Ia meyakini, apabila kualitas infrastruktur terus ditingkatkan, maka roda perekonomian daerah akan bergerak lebih cepat dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Yetro menekankan bahwa setiap program pembangunan harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga, terutama yang berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Namun seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat juga harus diperhatikan dalam upaya pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap sektor-sektor pendukung pembangunan perlu terus diperkuat agar desa dan kawasan perdesaan mampu berpartisipasi secara optimal dalam percepatan pembangunan daerah.
Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan infrastruktur di Kalteng agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kita, pembangunan yang merata hingga ke pelosok dapat menjadi motor penggerak kemajuan daerah dan membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” tandasnya. (ovi/ans/kpg)
Lebih lanjut dirinya menyampaikan, percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat.
Ia meyakini, apabila kualitas infrastruktur terus ditingkatkan, maka roda perekonomian daerah akan bergerak lebih cepat dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Yetro menekankan bahwa setiap program pembangunan harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga, terutama yang berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Namun seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat juga harus diperhatikan dalam upaya pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap sektor-sektor pendukung pembangunan perlu terus diperkuat agar desa dan kawasan perdesaan mampu berpartisipasi secara optimal dalam percepatan pembangunan daerah.
Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan infrastruktur di Kalteng agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kita, pembangunan yang merata hingga ke pelosok dapat menjadi motor penggerak kemajuan daerah dan membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” tandasnya. (ovi/ans/kpg)
