PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Provinsi
Kalteng mendorong kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar dapat
berkoordinasi, khususnya yang menyangkut pada penambahan anggaran di sejumlah
sektor, dalam masa Pandemi Corona Virues Disease 2019 atau Covid-19.
Menurut Anggota
Komisi II DPRD Kalteng H.M Sriosako yang membidangi Perekonomian dan Sumber
Daya Alam (SDA), jika saat ini sektor penting yang juga perlu mendapat
perhatian yakni sektor perekonomian yang menunjang ketahanan pangan di Provinsi
Kalteng, seperti pertanian dan peternakan.
“Saat ini
menurut saya yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertanian dan
peternakan. Karena kedua sektor tersebut sangat berpengaruh terhadap ketahanan
pangan Kalteng, terutama pada masa-masa pandemi seperti sekarang,†ucap
Sriosako, saat dibincangi awak media di ruang komisi, Selasa (16/6).
Wakil rakyat
dari Daerah Pemilihan I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota
Palangka Raya ini juga menegaskan, DPRD Kalteng tidak pernah memiliki niat
untuk menghalang-halangi pemerintah khususnya dalam sisi penggunaan anggaran.
Namun, dengan
adanya sinergitas dan koordinasi secara intens antara eksekutif dan legislatif,
tentunya dapat memecahkan solusi terkait prioritas penggunaan maupun penambahan
anggaran bagi sektor -sektor penting.
“Dengan duduk
bersama, kita bisa mencari solusi khususnya sektor mana yang harus ditambah anggarannya.
Contohnya seperti pertanian dan peternakan, mengingat di saat seperti ini, yang
harus diperkuat adalah ketahanan pangan yang berhubungan langsung dengan masalah
Pandemi Covid-19,†ungkapnya.
Selain itu,
sambungnya, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa perlu adanya penambahan
anggaran untuk bantuan pertanian, mengingat saat ini petani di daerah mulai
menjerit karena diperkirakan kesulitan mendapat pupuk yang bersubsidi. Bahkan
permasalahan ini, kerap kali menjadi aspirasi masyarakat pada saat kalangan
DPRD Kalteng melaksanakan reses ke daerah.
“Masalah ini,
selalu menjadi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat saat kita melaksanakan
reses, dan sudah memang tugas dari legislatif menyerap aspirasi masyarakat.
Namun tindak lanjut dari realisasi tersebut tetap berada di ranah eksekutif,
sehingga kita berharap masalah ini bisa menjadi perhatian pemerintah,†pungkas
politisi dari Partai Demokrat Kalteng tersebut.