PALANGKA RAYA-Ketua Komisi
III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Duwel Rawing yang membidangi
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menilai partisipasi pendidikan di Provinsi Kalteng
masih perlu ditingkatkan terutama dalam mengejar kewajiban wajib belajar 12
tahun.
Untuk mewujudkan
hal tersebut, pembangunan sekolah baru menjadi prioritas utama yang harus
dipenuhi pemerintah guna mendukung kelancaran program pendidikan wajib belajar
12 tahun.
“Berdasarkan
data statistik yang kami minta kemarin, ternyata angka partisipasi murni
pendidikan pada wilayah Kalteng dapat dikatakan masih perlu kembali
ditingkatkan,†ujarnya kepada awak media, Senin (15/6).
Menurut Duwel,
saat ini di beberapa daerah pelosok Kalteng untuk fasilitas pendidikan tingkat
SMA dan SMK masih belum tersedia sepenuhnya. Hal ini akhirnya membuat para
siswa lulusan SMP harus beralih ke daerah lain untuk melanjutkan pendidikan,
bahkan beberapa diantaranya enggan untuk melanjutkan pendidikan ke tingat SMA
dan SMK.
“Meskipun ada
SMA dan SMK, biasanya dalam lingkup sekolah tersebut terdapat banyak muridnya
bahkan pihak sekolah kesulitan untuk menampungnya. Ini yang menjadi masalah dan
harus menjadi perhatian,†terangnya.
Politikus PDIP
Kalteng ini juga mengungkapkan, jika selama empat tahun terakhir, sangat minim
pembangunan sekolah baru untuk tingkat SMA dan SMK di beberapa pelosok Kalteng.
Pembangunan yang dilakukan pun hanya
melalui dana pusat dalam hal ini Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan
dua SMK, yakni pada wilayah Kumai, Kotawaringin Barat (Kobar) dan di Kalahien,
Barito Selatan (Barsel).
Selain memang
terkendala pada anggaran, lanjut dia, pemerintah saat ini juga tengah
memikirkan kurangnya jumlah tenaga pendidik. Untuk itu persoalan ini harus
benar-benar diperhitungkan, karena ketika pemerintah mampu membangun sebuah
sekolah, maka selanjutnya pemerintah harus mencari cara bagaimana menyiapkan
sumber daya manusia untuk dapat ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut.
“Hampir semua
kabupaten tiap tahun mengusulkan sekolah baru. Mereka bahkan sudah siapkan
lahannya, namun karena anggaran tidak memadai maka tidak bisa terealisasi,â€
bebernya.
Untuk itu Mantan
Bupati Katingan ini memberikan saran, apabila pemerintah kabupaten membangun
sekolah swasta ada baiknya jika melakukan kerja sama dengan pihak yayasan.
Meski cara ini terbilang sulit dan rumit, namun jika pemerintah punya skema
yang baik maka prosesnya bisa dilakukan.
“Gedungnya
mungkin bisa pinjam atau bagaimana terbaiknya. Kalau sudah berjalan lama, maka
bisa dikembangkan lagi,†pungkasnya.