PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi menyayangkan terjadinya penurunan signifikan pada dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kalteng pada tahun anggaran 2026 mendatang.
“Sebagai anggota DPRD, kita cukup menyesalkan terjadinya pengurangan transfer keuangan daerah dari pusat untuk Kalteng. Karena walau bagaimanapun, Kalteng ini daerah penghasil. Kita kaya hasil tambang, hasil hutan, dan sektor perkebunan kita juga nomor dua setelah Riau,” ujar Junaidi, Senin (13/10).
Menurutnya, dengan status sebagai provinsi penghasil, seharusnya pemerintah pusat dapat lebih mempertimbangkan besaran TKD bagi Kalteng.
“Kalteng ini bukan provinsi penikmat, tetapi provinsi penghasil,” tegasnya.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) I Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Palangka Raya berharap pemerintah provinsi bersama DPRD dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak pengurangan tersebut, termasuk melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
“Harapan kita, Pak Gubernur bersama perangkatnya bisa melakukan pendekatan-pendekatan ke pusat, supaya minimal pengurangannya tidak sebesar yang direncanakan dalam tahun 2026,” katanya.
Selain itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng ini juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor produktif, tanpa harus menambah beban masyarakat.
“Suka tidak suka, kita harus mengoptimalkan kemampuan daerah kita dari sektor pajak. Tapi jangan juga membebani masyarakat. Lebih baik kita maksimalkan pemasukan dari sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, seperti pajak air permukaan dan pengawasan BBM,” jelasnya.
Ia mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih sulit sehingga kebijakan fiskal daerah harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
“Kalau kita membebani masyarakat, nanti malah jadi masalah baru. Karena masyarakat pun sedang tidak baik-baik saja,” tuturnya.
Junaidi menegaskan kembali bahwa pemerintah daerah perlu melakukan terobosan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah pengurangan TKD tersebut.
“Harus ada terobosan dari pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Pak Wakil, dan seluruh jajarannya melakukan pendekatan ke pusat agar TKD kita tidak berkurang sebagaimana rencana tahun 2026. Karena sekali lagi, Kalteng ini wilayah penghasil, bukan penikmat,” pungkasnya.(hfz)