PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kateng Wiyatno bersama gubernur
dan pejabat lainnya menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo bersama rombongan
di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kamis pagi (9/7). DPRD Kalteng
memastikan dukungannya terhadap pembangunan food estate yang menjadi Program
Presiden Jokowi dalam pembangunan ketahanan pangan nasional berkelanjutan di
Provinsi Kalteng.
“Sebagai Ketua DPRD Kalteng saya bersyukur Pemerintah
Pusat dalam hal ini Pak Presiden menetapkan Kalteng sebagai kawasan pembangunan
ketahanan pangan nasional atau food estate. Saya kira Kalteng pilihan tepat
untuk pengembangan ketahanan pangan, terutama sebagai kawasan penyangga ibu
kota baru pemerintahan pusat,” kata Ketua DPRD Kalteng Wiyatno.
Politisi PDI Perjuangan Kalteng ini, mengatakan ditetapkannya
lokasi lahan eks PLG, untuk kegiatan pertanian juga sangat tepat, karena
jaringan irigasi sudah tersedia di kawasan tersebut. Selanjutnya normalisasi
saluran dan peningkatan jalan di kawasan tersebut.
Dengan adanya program tersebut, secara otomastis akan
dilakukan peningkatan sarana-prasarana pendukung termasuk jalan. Alokasi dana
untuk peningkatan sarana-prasaran kesana akan cukup besar, sebab saya melihat
bahwa berbagai lintas sektor masuk semua, baik kementerain pertanian,
kementerian PU dan kementerian lain juga mendukung, dan saya optimis, daerah
ini akan cepat maju,†ucapnya.
Wakil Rakyat Dapil V Meilutpi Kapuas dan Pulang Pisau ini
juga berharap, seluruh elemen masyarakat di Kalteng juga agar mendukung,
sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik. “Saya berharap kita semua
mendukung program yang sangat berdampak besar bagi kemajuan Kalteng ini. Dan
masyarakat lokal non tranmigran juga akan dilibatkan dan harus dilibatkan,
utamanya lahan masyarakat harus diperhatikan,” ujarnya.
Bendahara DPD PDIP Kalteng ini meminta, dalam program
food estate tersebut, pemerintah, khususnya pemerimtah daerah melibatkan
masyarakat lokal. Dan juga harus segera memberi perhatian khusus kepada lahan
masyarakat yang statusnya masih SKT ataupun surat yang di keluarkan damang
setempat.
“Lahan masyarakat lokal yang di keluarkan oleh kades dan
demang berupa SKT dan surat tanah lainya hal itu harus menjadi perhatian
khusus. Masyarakat lokal sekitar juga harus diberdayakan, diberikan kesempatan
untuk berpartisipasi langsung dalam program ketahanan pangan nasional tersebut.
Kami juga bersikap tegas, agar pemerintah pusat memberdayakan masyarakat lokal
di sekitarnya,†tegasnya.Â
Wiyatno juga meminta, agar pemerintah melibatkan
pengusaha lokal atau daerah untuk pembangunan food estate tersebut. Artinya
untuk program tersebut pengusaha dan perusahaan lokal juga libatkan, tidak
semua dari pusat atau BUMN.
“Harapan kami
juga agar pengusaha dan perusahaan lokal serta daerah dilibatkan dalam
pembangunan food estate tersebut. Ini agar perusahaan dan pengusaha lokal juga
dilibatkan dalam kegiatan tersebut,” demikian Wiyatno.