PALANGKA RAYA-Dari reses per kelompok ke daerah pemilihannya
masing-masing, kalangan wakil rakyat masih banyak menemukan permasalahan di
beberapa daerah, yang mana salah satunya terkait data penerima bansos sosial
tunai (BST) atau bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan oleh pemerintah
provinsi (Pemprov).
Seperti yang didapat kelompok
reses dapil II DPRD Kalteng yang dikoordinatori oleh Jainudin Karim dari Fraksi
Gerindra dan Sekretaris Irawati dari Fraksi PDIP saat mengunjungi beberapa desa
di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Dijelaskan Irawati, saat berada
di Desa Patai, Kecamatan Cempaga Hulu, pihaknya menemukan data untuk masyarakat
calon penerima bansos dari pemprov. Karena, lanjut Ira, data yang diajukan dari
tingkat kelurahan/kades, RT/RW banyak yang tidak terakomodasi.
“Misalkan Desa Jemaras yang telah
memasukkan data 400 lebih kepala keluarga (KK) tapi yang dapat bantuan cuma
satu orang, ini sangat jauh dari yang diusulkan,†bebernya
kepada Kalteng Pos, Senin (8/6).
Dilanjutkan Irawati, setelah
pihaknya melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Rusmiati,
pihak dari Dinsos mengatakan hal itu terjadi karena keterlambatan data yang
masuk. Sedangkan pihak dinsos juga diberi batas waktu untuk pengumpulan data.
Akhirnya data yang terlambat masuk ditolak oleh pihak pemprov.
“Sedangkan untuk satu orang yang
terdata, yang bersangkutan datang sendiri langsung ke dinsos untuk memberikan
datanya secara langsung,†terang Irawaty.
Memang hampir semua kecamatan
yang pihaknya singgahi ada permasalahan terkait data penerima bansos. Mulai
dari Kecamatan Seruyan Raya, sampai dengan Kecamatan Cempaga Hulu, yang mana
data yang diusulkan oleh pihak kecamatan sudah divalidasi dari tingkat RT/RW,
namun hasilnya tidak sesuai. Dari 300 KK tapi yang menerima bantuan hanya tiga
orang.
“Parahnya, para kades malah yang
menjadi amukkan masyarakat bahkan ada warga melaksanakan demo seperti di Desa
Patai, Desa Jemaras dan Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu karena mereka merasa
tidak terdata. Mereka mempertanyakan kenapa mereka sampai tidak menerima
bansos, dan ada yang mengira data KTP dan KK yang diminta kepala desa untuk
korupsi atau sebagai kepentingan politik semata,†beber Irawati.
Bahkan lanjutnya lagi, ada desa
yang menolak bansos provinsi seperti Desa Selucing, karena mereka takut akan
dibebani dengan laporan dan tidak meratanya pembagian akibat kurang pasnya
pendataan. Jadi mereka hanya menerima bantuan langsung tunai dari dana desa
setempat.
“Selebihnya permasalahan ini akan
kami rundingkan dan dibawa ke rapat hasil reses. Hal-hal seperti ini harus
diluruskan kembali agar tidak terjadi carutmarud data dan penerima bansos
benar-benar sampai kepada warga yang memerlukan,†ungkap Irawati.
Selain itu, pihaknya juga menerima
masukan dan warga meminta untuk pembangunan infrastruktur jembatan yang masuk
dari arah Desa Pundu ke Desa Pantai Harapan.
“Kondisi jembatan memang sudah
tidak layak dan orang yang menjadi korban masuk ke sungai sudah cukup banyak,
jadi masyarakat desa di sana berharap agar jembatan tersebut dapat dibangun
kembali,†ujarnya.
Adapun kelompok reses Dapil II
meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan yaitu, Koordinator
Jainudin karim (Fraksi Gerindra), Sekretaris Irawati (Fraksi PDIP), anggota
reses perkelompok H Sudarsono (Fraksi
Golkar), Fajar Hariady (Fraksi PKB), Ferry Khaidir (Fraksi PDIP), Toga H Nadeak
(Fraksi NasDem), Yeni Maria (Fraksi Demokrat), Sinar Kamala (Fraksi Golkar) dan
Rizki Amalia (Fraksi G-P4H).