PALANGKA RAYA – Merespon laporan masyarakat
di Desa Gandang Barat Kabupaten Pulang Pisau, DPRD Kalteng bakal panggil
perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Pasalnya, ada dua
perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut diduga menjadi faktor
utama terjadinya banjir di Desa Gandang Barat, bahkan kedua perusahaan tidak
memberikan bantuan corporate social responsibility (CSR).
Persoalan tersebut diketahui setelah
perangkat desa dan perwakilan pemerintah kabupaten Pulang Pisau melakukan
pertemuan dengan Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan Anggota DPRD Kalteng dapil V,
Tomy Irawan Diran dan Maruadi. “Kami sudah mendengar masukan dan keluhan
dari perangkat Desa Gandang Barat dan juga perwakilan pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau. Kami akan memanggil perusahaan yang beroperasi di sekitar desa
tersebut,” kata Wiyatno.
Dia mengatakan, kiriman air dari dua
perusahaan tersebut sangat berpengaruh terhadap luapan air, sehingga banjir
melanda sejumlah desa disekitarnya. Berdaasarkan data disampaikan perangkat
desa, kiriman air dari perusahaan sawit tersebut sekitar 85 persen, karena
saluran air diarahkan ke wilayah desa.
“Kami akan mengawal, agar banjir tidak
terjadi lagi di Gandang Barat. Persoalan ini sebebarnya bukan banjir, tetapi
luapan air yang tidak bisa diantisipasi, karena air kiriman. Sebab itu, kami
akan panggil PT SCP dan PT MKM,” ucapnya.
Wiyatno juga menyayangkan perusahaan tidak
tanggap dengan banjir yang terjadi disekitar wilayah operasi perkebunan.
“Harusnya mereka (perusahaan, Red) tanggap terhadap musibah banjir yang
ada dekat areal perkebunan. Sementara ini, informasi dari perangkat desa dan
pemerintah tidak ada. Kami akan gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan
perusahaan agar persoalan ini claer,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan PAN,
PPP, Perindo, PKS dan Hanura (P4H) Tomy Irawan Diran mendukung pemanggilan
perusahan untuk RDP. Dan dia juga mminta pemerintah provinsi segera turun
tangan untuk membantu masyarakat yang sudah belasan hari terdampak banjir,
sehingga perekonomian lumpuh.
“Kami mendukung agar perusahaan segera
dipanggil untuk RDP. Memang seharusnya perusahaan tanggap dengan musibah yang
terjadi dan juga memberikan bantuan CSR. Jika mendengar keluhan masyarakat dan
pemerintah, perusahaan belum memberikan bantuan apapun,” kata Anggota DPRD
Kalteng Dapil V meliputi Pulang Pisau dan Kapuas ini.
Sebelumnya, Kepala Desa Ganda Barat Hariyanto
mengatakan, banjir yang terjadi karena banyaknya kiriman air dari daerah lain,
khususnya perusahaan perkebunan. Sementara saluran air yang ada tidak lancar.
“Air yang masuk ke desa ini dari Eks
PLG. Kemudian paling besar itu dari PT SCP dan MKM. Kami perkirakan sekitar 85
persen suplai dari perusahaan tersebut yang masuk ke Desa Gandang Barat dan
sekitarnya,” tegasnya.
Namun, pihak perusahaan tidak memberikan
bantuan apapun kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bahkan, dalam upaya
pembersihan saluran pihak perusahaan tidak ada perhatian.
“Perusahaan yang ada tidak memberikan
bantuan apapun, ketika diminta untuk mengeruk saluran air, pihak perusahaan
banyak berkilah. Ini yang kami sayangkan dari perusahaan, sedangkan air banyak
dari perusahaan tersebut,” pungkasnya. (arj/dar)