PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Siti Nafsiah menegaskan bahwa tingkat kehadiran anggota Fraksi Golkar masih tergolong baik dan aktif dalam menjalankan tugas.
“Sejauh ini dari Fraksi Golkar belum terlihat ketidakhadiran yang dikhawatirkan. Kehadiran kami masih di atas 80 persen,” ucapnya didampingi Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti, Senin (1/9).
Ketua Komisi II DPRD Kalteng menyebut, Fraksi Golkar yang berjumlah delapan orang ditambah satu anggota dari Partai Perindo, cukup aktif dalam mengikuti setiap agenda DPRD. Sehingga, menurutnya tingkat kehadiran fraksi masih bisa dimaklumi.
“Kalau pun ada anggota yang tidak hadir, Fraksi Golkar tetap melakukan hal yang sama dengan fraksi lainnya. Apalagi Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD juga berasal dari Fraksi Golkar. Jadi soal kedisiplinan ini, pasti akan kami pertanggungjawabkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas menegaskan, mekanisme penegakan disiplin bagi anggota DPRD sudah jelas.
Tahapannya dimulai dari teguran lisan, kemudian meningkat menjadi teguran tertulis jika tidak ada perbaikan. Namun, setiap anggota yang segera memperbaiki kehadirannya akan diberi kesempatan untuk kembali aktif.
“Sanksi sudah ada tahapannya, dan kami tetap memberikan ruang bagi anggota yang ingin memperbaiki diri,” pungkasnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Siti Nafsiah menegaskan bahwa tingkat kehadiran anggota Fraksi Golkar masih tergolong baik dan aktif dalam menjalankan tugas.
“Sejauh ini dari Fraksi Golkar belum terlihat ketidakhadiran yang dikhawatirkan. Kehadiran kami masih di atas 80 persen,” ucapnya didampingi Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalteng Noor Fazariah Kamayanti, Senin (1/9).
Ketua Komisi II DPRD Kalteng menyebut, Fraksi Golkar yang berjumlah delapan orang ditambah satu anggota dari Partai Perindo, cukup aktif dalam mengikuti setiap agenda DPRD. Sehingga, menurutnya tingkat kehadiran fraksi masih bisa dimaklumi.
“Kalau pun ada anggota yang tidak hadir, Fraksi Golkar tetap melakukan hal yang sama dengan fraksi lainnya. Apalagi Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD juga berasal dari Fraksi Golkar. Jadi soal kedisiplinan ini, pasti akan kami pertanggungjawabkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas menegaskan, mekanisme penegakan disiplin bagi anggota DPRD sudah jelas.
Tahapannya dimulai dari teguran lisan, kemudian meningkat menjadi teguran tertulis jika tidak ada perbaikan. Namun, setiap anggota yang segera memperbaiki kehadirannya akan diberi kesempatan untuk kembali aktif.
“Sanksi sudah ada tahapannya, dan kami tetap memberikan ruang bagi anggota yang ingin memperbaiki diri,” pungkasnya.(hfz)
