PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery. Meminta agar sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite segera dihapus. Ia menilai sistem ini tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, justru menambah kerumitan dalam proses pembelian BBM.
“Sistem ini seharusnya mempermudah masyarakat, bukan malah mempersulit. Kalau faktanya justru membebani, lebih baik dihapus,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).
Khemal juga menyinggung dugaan korupsi yang terjadi di tubuh PT Pertamina, yang disebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Ia menilai, kasus ini semakin membuktikan bahwa sistem pengelolaan BBM di Indonesia masih bermasalah.
“Masyarakat selama ini percaya bahwa BBM yang mereka beli asli dan sesuai standar, tapi nyatanya ada dugaan pengoplosan yang membuat kendaraan cepat rusak,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan efektivitas sistem barcode dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. “Kalau ada kecurangan di tingkat atas, barcode ini jadi tidak ada gunanya. Masyarakat tetap dirugikan,” tambahnya.
Khemal meminta Gubernur Kalimantan Tengah yang baru terpilih untuk segera bertindak dan menghapus sistem barcode. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat agar tidak lagi mengalami kesulitan dalam membeli BBM bersubsidi.
Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Muzakir Manaf yang telah mengusulkan penghapusan sistem barcode pada pengisian BBM jenis Pertalite karena tidak memiliki manfaat sama sekali.
“Kita butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Jika gubernur berani mengambil keputusan ini, saya pasti mendukung,” tegas Khemal.
Tak hanya itu, Legislator dari Fraksi Golkar ini mengusulkan pemerintah daerah untuk segera membentuk tim independen yang bertugas mengawasi kualitas BBM di seluruh SPBU di Kalimantan Tengah.
“Jangan sampai ada lagi kasus BBM oplosan yang merugikan masyarakat. Pemerintah harus memastikan apa yang dijual di SPBU benar-benar sesuai standar,” pungkasnya. (ndo)