PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (21/4/2025).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, memimpin langsung jalannya rapat paripurna yang mengawali masa sidang ke-III. Ia menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian penting dari proses legislasi dan pengawasan kinerja pemerintah daerah, serta menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang dihimpun saat masa reses.
Subandi menjelaskan bahwa selama masa reses, seluruh anggota DPRD telah turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dapil I melaksanakan reses di Kelurahan Habaring Hurung dan Petuk Katimpun, Dapil II di Kelurahan Palangka dan Menteng, sementara Dapil III menjangkau Kelurahan Kereng Bengkirai dan Langkai.
“Dari hasil reses tersebut, DPRD Kota Palangka Raya menerima total 225 usulan dari masyarakat yang tersebar di tiga dapil. Usulan terbanyak berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan jalan, pembangunan dan perawatan drainase, pengelolaan sampah, serta bidang pendidikan,” ujarnya saat diwawancarai awak media setelah memimpin rapat paripurna, Senin (21/4).
Subandi juga menekankan pentingnya pemerintah kota untuk menindaklanjuti semua hasil reses tersebut sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Ia berharap persentase akomodasi usulan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah dapat meningkat setiap tahunnya.
“Harapan kami, semua yang telah disampaikan dalam rapat paripurna hari ini dapat diproses lebih lanjut. Reses bukan hanya seremonial, tetapi menjadi bagian dari perencanaan yang konkret,” jelasnya.
Selain membahas hasil reses, para anggota dewan juga ada mendapatkan saran dari masyarakat pada reses tersebut, termasuk dari para Ketua RT dan RW terkait partisipasi mereka dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut laporan dari dinas terkait, tingkat partisipasi dalam pemungutan pajak masih belum maksimal.
Menanggapi hal tersebut, DPRD akan segera mengadakan rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Hal ini untuk menindaklanjuti keinginan para RT dan RW yang ingin berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Para Ketua RT dan RW sangat mendukung peningkatan PAD. Jika PAD meningkat, maka pembangunan juga akan meningkat. Ini semangat yang harus kita dorong bersama,” pungkasnya. (ndo)