26.7 C
Jakarta
Sunday, April 13, 2025

Delapan Rekomendasi Terkait LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2019

PALANGKA RAYA-DPRD Kota
Palangka Raya laksanakan rapat paripurna III Masa Sidang III Tahun Sidang
2019/2020 melalui video conference (vicon), Senin (11/5). Dengan agenda
penyampaian rekomendasi DP
RD terhadap laporan
keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) wali kota tahun anggaran 2019.

Paripurna yang dipimpin
oleh Ketua DPRD Sigit K Yunianto diikuti pula oleh Wakil Wali Kota Umi
Mastikah, pimpinan PD, seluruh anggota DPRD serta jajaran FKPD Kota Palangka
Raya.

Juru Bicara DPRD Khemal
Nasery dalam paparannya menyampaikan rangkuman rekomendasi yang berjumlah 8
rekomendasi. Adapun materi rekomendasi yang digunakan pihaknya adalah pidato
penyampaian LKPJ wali kota yang telah disampaikan dalam paripurna sebelumnya dan
laporan komisi-komisi DPRD, dalam rapat kerja bersama dengan mitra kerja untuk
membahas LKPJ tersebut.

Baca Juga :  Pemberlakuan PJJ di Zona Merah Sudah Tepat

“Rekomendasi yang kami
berikan diantaranya adalah yang pertama agar setiap kepala PD meningkatkan
kinerja lebih baik dari tahun ke tahun, sehingga penyerapan anggaran untuk
belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat maksimal, dan juga tingkatkan
koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan penganggaran dalam kegiatan
sehingga tak ada alasan kegiatan terkendala akibat anggaran,” jelas Khemal.

Selanjutnya dalam
paparan tersebut, Khemal menyampaikan agar pemko melakukan inpassing  dan sosialisasi pengisian jabatan fungsional
tertentu bagi sebagian PD dan mengisi kekosongan pegawai dalam bidang teknis
tertentu.

“Kita juga
merekomendasikan agar pemko mendorong investasi sektor swasta, serta memetakan
kebutuhan guru di Palangka Raya agar tak ada kesenjangan ketersediaan guru
antar wilayah,” bebernya.

Politikus Partai Golkar
ini kembali melanjutkan, pihaknya merekomendasikan agar pengelolaan wisata agar
tak seluruhnya diserahkan kepada kelompok sadar wisata (pokdarwis), namun juga
dikelola oleh PD terkait sehingga ada kontribusi daerah yang bersumber dari
wisata.

Baca Juga :  Marak Musibah Kebakaran Rumah di Palangkaraya, Dewan Ingatkan Hal Ini

“Terakhir terkait
penggunaan anggaran APBD, pemko dan DPRD masih menunggu audit dari BPK RI,”
tukasnya.

Menutup paripurna
tersebut, Ketua DPRD Sigit K Yunianto mengatakan jika rekomendasi tersebut
merupakan kesimpulan dari masing-masing komisi terhadap evaluasi bersama dengan
PD mitra kerjanya, guna perbaikan penyelenggaran pemerintahan di lingkungan
Kota Palangka Raya kedepannya menjadi lebih baik.

“Yang pasti, harapan
kami tetap agar rekomendasi ini bisa ditindak lanjuti dan menjadi bahan
evaluasi agar roda pemerintahan dan layanan publik semakin baik,” tutup Sigit.

PALANGKA RAYA-DPRD Kota
Palangka Raya laksanakan rapat paripurna III Masa Sidang III Tahun Sidang
2019/2020 melalui video conference (vicon), Senin (11/5). Dengan agenda
penyampaian rekomendasi DP
RD terhadap laporan
keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) wali kota tahun anggaran 2019.

Paripurna yang dipimpin
oleh Ketua DPRD Sigit K Yunianto diikuti pula oleh Wakil Wali Kota Umi
Mastikah, pimpinan PD, seluruh anggota DPRD serta jajaran FKPD Kota Palangka
Raya.

Juru Bicara DPRD Khemal
Nasery dalam paparannya menyampaikan rangkuman rekomendasi yang berjumlah 8
rekomendasi. Adapun materi rekomendasi yang digunakan pihaknya adalah pidato
penyampaian LKPJ wali kota yang telah disampaikan dalam paripurna sebelumnya dan
laporan komisi-komisi DPRD, dalam rapat kerja bersama dengan mitra kerja untuk
membahas LKPJ tersebut.

Baca Juga :  Pemberlakuan PJJ di Zona Merah Sudah Tepat

“Rekomendasi yang kami
berikan diantaranya adalah yang pertama agar setiap kepala PD meningkatkan
kinerja lebih baik dari tahun ke tahun, sehingga penyerapan anggaran untuk
belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat maksimal, dan juga tingkatkan
koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan penganggaran dalam kegiatan
sehingga tak ada alasan kegiatan terkendala akibat anggaran,” jelas Khemal.

Selanjutnya dalam
paparan tersebut, Khemal menyampaikan agar pemko melakukan inpassing  dan sosialisasi pengisian jabatan fungsional
tertentu bagi sebagian PD dan mengisi kekosongan pegawai dalam bidang teknis
tertentu.

“Kita juga
merekomendasikan agar pemko mendorong investasi sektor swasta, serta memetakan
kebutuhan guru di Palangka Raya agar tak ada kesenjangan ketersediaan guru
antar wilayah,” bebernya.

Politikus Partai Golkar
ini kembali melanjutkan, pihaknya merekomendasikan agar pengelolaan wisata agar
tak seluruhnya diserahkan kepada kelompok sadar wisata (pokdarwis), namun juga
dikelola oleh PD terkait sehingga ada kontribusi daerah yang bersumber dari
wisata.

Baca Juga :  Marak Musibah Kebakaran Rumah di Palangkaraya, Dewan Ingatkan Hal Ini

“Terakhir terkait
penggunaan anggaran APBD, pemko dan DPRD masih menunggu audit dari BPK RI,”
tukasnya.

Menutup paripurna
tersebut, Ketua DPRD Sigit K Yunianto mengatakan jika rekomendasi tersebut
merupakan kesimpulan dari masing-masing komisi terhadap evaluasi bersama dengan
PD mitra kerjanya, guna perbaikan penyelenggaran pemerintahan di lingkungan
Kota Palangka Raya kedepannya menjadi lebih baik.

“Yang pasti, harapan
kami tetap agar rekomendasi ini bisa ditindak lanjuti dan menjadi bahan
evaluasi agar roda pemerintahan dan layanan publik semakin baik,” tutup Sigit.

Terpopuler

Artikel Terbaru