PALANGKA RAYA, PEROKALTENG.CO – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya dana untuk sejumlah pertemuan dan seminar. Meski demikian, pemangkasan ini bukan berarti program peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kota Palangka Raya terhenti.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan bahwa anggaran yang dikurangi tidak serta-merta dikembalikan ke pusat, melainkan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Dana yang dipotong bukan berarti dikembalikan ke pusat. Nantinya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” ujar Hatir, kepada Prokalteng.co Selasa (11/3/2025).
Ia menekankan bahwa meskipun ada pengurangan dana untuk pertemuan dan seminar, upaya peningkatan kapasitas masyarakat tetap harus berjalan. Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat mencari alternatif pelatihan yang lebih efektif dan efisien agar pengembangan SDM tetap berlanjut.
Sebagai Ketua Fraksi Demokrat, Hatir juga mendorong agar kebijakan anggaran ini tidak menghambat inisiatif peningkatan kualitas SDM.
“Penting bagi pemerintah daerah untuk tetap memastikan masyarakat mendapatkan pelatihan yang diperlukan, meski dengan metode yang lebih efisien,” ungkapnya. (ndo)
PALANGKA RAYA, PEROKALTENG.CO – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya dana untuk sejumlah pertemuan dan seminar. Meski demikian, pemangkasan ini bukan berarti program peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kota Palangka Raya terhenti.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan bahwa anggaran yang dikurangi tidak serta-merta dikembalikan ke pusat, melainkan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Dana yang dipotong bukan berarti dikembalikan ke pusat. Nantinya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” ujar Hatir, kepada Prokalteng.co Selasa (11/3/2025).
Ia menekankan bahwa meskipun ada pengurangan dana untuk pertemuan dan seminar, upaya peningkatan kapasitas masyarakat tetap harus berjalan. Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat mencari alternatif pelatihan yang lebih efektif dan efisien agar pengembangan SDM tetap berlanjut.
Sebagai Ketua Fraksi Demokrat, Hatir juga mendorong agar kebijakan anggaran ini tidak menghambat inisiatif peningkatan kualitas SDM.
“Penting bagi pemerintah daerah untuk tetap memastikan masyarakat mendapatkan pelatihan yang diperlukan, meski dengan metode yang lebih efisien,” ungkapnya. (ndo)
