27.1 C
Jakarta
Saturday, April 27, 2024

Sepakat Mengentaskan Kemiskinan, Ini yang Bakal Dilakukan Legislatif d

PURUK CAHU, KALTENGPOS.CO-DPRD
Kabupaten Murung Raya (Mura) bersama pemeritnah kabupateng (pemkab)
melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) terkait langkah-langkah penanggulangan
kemiskinan, Selasa (27/10).

Berbagai masukan dan saran
diberikan kepada pemerintah. Legislatif dan eksekutif berkomitmen bersamasama
dalam mengentas kemiskinan di wilayah ini.

Ketua DPRD Kabupaten Mura Doni
mengatakan, sesuai harapan bersama terkait penggunaan APBD untuk program
mengentaskan kemiskinan agar segera dieksekusi. Selain itu, jika anggaran
digunakan maka akan mendorong perputaran uang dan ekonomi akan jalan baik di
tingkat kecamatan maupun desa.

“Dan itu merupakan salah satu bagian
dari pada kita untuk dapat menurunkan angka kemiskinan. Terkait masalah PHK
dan  juga lainnya itu juga menjadi salah satu
yang menjadi bahan diskusi,” terang Doni.

Baca Juga :  Inspektorat Diminta Perketat Pengawasan dan Penggunaan Anggaran APBDes

Legislator dari PDI Perjuangan ini
mengungkapkan ke depan pihaknya akan melakukan kontrol ketat dan pengawasan.
Karena ini menyangkut masalah PHK di daerah Mura bukan di daerah lain. Doni
menghimbau, kepada pihak investasi perusahaan besar kecil baik sektor
pertambangan, kayu dan sebagainya agar memperhatikan Perda Nomor 10 tahun 2016.

“Kami sudah sepakat dengan wakil
bupati, Dinas Tenaga Kerja akan kontrol ke lapangan. Jadi kami minta kepada
perusahaan supaya komitmennya terhadap Perda itu untuk membangun bersama
kemakmuran di wilayah Kabupaten Mura,” pungkasnya. 

PURUK CAHU, KALTENGPOS.CO-DPRD
Kabupaten Murung Raya (Mura) bersama pemeritnah kabupateng (pemkab)
melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) terkait langkah-langkah penanggulangan
kemiskinan, Selasa (27/10).

Berbagai masukan dan saran
diberikan kepada pemerintah. Legislatif dan eksekutif berkomitmen bersamasama
dalam mengentas kemiskinan di wilayah ini.

Ketua DPRD Kabupaten Mura Doni
mengatakan, sesuai harapan bersama terkait penggunaan APBD untuk program
mengentaskan kemiskinan agar segera dieksekusi. Selain itu, jika anggaran
digunakan maka akan mendorong perputaran uang dan ekonomi akan jalan baik di
tingkat kecamatan maupun desa.

“Dan itu merupakan salah satu bagian
dari pada kita untuk dapat menurunkan angka kemiskinan. Terkait masalah PHK
dan  juga lainnya itu juga menjadi salah satu
yang menjadi bahan diskusi,” terang Doni.

Baca Juga :  Inspektorat Diminta Perketat Pengawasan dan Penggunaan Anggaran APBDes

Legislator dari PDI Perjuangan ini
mengungkapkan ke depan pihaknya akan melakukan kontrol ketat dan pengawasan.
Karena ini menyangkut masalah PHK di daerah Mura bukan di daerah lain. Doni
menghimbau, kepada pihak investasi perusahaan besar kecil baik sektor
pertambangan, kayu dan sebagainya agar memperhatikan Perda Nomor 10 tahun 2016.

“Kami sudah sepakat dengan wakil
bupati, Dinas Tenaga Kerja akan kontrol ke lapangan. Jadi kami minta kepada
perusahaan supaya komitmennya terhadap Perda itu untuk membangun bersama
kemakmuran di wilayah Kabupaten Mura,” pungkasnya. 

Terpopuler

Artikel Terbaru