PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono menyatakan dukungannya terhadap Program Kartu Hebat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya kepada warga tidak mampu.
Menurutnya, bantuan sebesar Rp1 juta per orang tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Ia menilai, program kartu hebat BLT sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih.
DPRD dikatakannya selalu mendukung penuh kebijakan tersebut, selama pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan kesejahteraan rakyat sangat mendukung program ini. Namun, kami meminta agar data penerima terus diperbarui supaya bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” ujarnya, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, dia mengingatkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan pemerintah desa agar mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dalam menetapkan penerima bantuan.
Selain itu, ia juga mendorong agar program bantuan serupa ke depan disertai dengan pelatihan ekonomi produktif. Sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan tunai, tetapi mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.(pan)
PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono menyatakan dukungannya terhadap Program Kartu Hebat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya kepada warga tidak mampu.
Menurutnya, bantuan sebesar Rp1 juta per orang tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Ia menilai, program kartu hebat BLT sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih.
DPRD dikatakannya selalu mendukung penuh kebijakan tersebut, selama pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan kesejahteraan rakyat sangat mendukung program ini. Namun, kami meminta agar data penerima terus diperbarui supaya bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” ujarnya, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, dia mengingatkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan pemerintah desa agar mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dalam menetapkan penerima bantuan.
Selain itu, ia juga mendorong agar program bantuan serupa ke depan disertai dengan pelatihan ekonomi produktif. Sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan tunai, tetapi mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.(pan)
