PURUK CAHU,PROKALTENG.CO-Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) meminta pemerintah daerah setempat, untuk mengoptimalkan programprogram yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Murung Raya, berada di tiga besar terbanyak masyarakat miskin di Kalteng dengan presentase 6, 44 persen.
“Salah satu hal yang harus diperhatikan terkait program tersebut, yakni berkaitan dengan keakuratan data jumlah masyarakat yang dikategorikan tidak mampu,” ujar Liangsoi, Jumat (15/10).
Menurut Liangsoi, data ini yang pasti berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan oleh pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran daerah ataupun anggaran pusat.
“Dinas teknis bisa berkoordinasi menemui dan melakukan komunikasi melakukan pendataan bagi masyarakat tidak mampu bersama ketua RT dan RW setempat. Selain itu, pemerintah juga harus mengatahui akar masalah terjadinya kemiskinan atau adanya masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Legislator PAN Mura ini mengatakan, banyak faktor penyebab munculnya masalah tersebut, mulai dari pendidikan, malas untuk berkerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal dan menanggung beban keluarga.
Maka dari itu, ia mengha rapkan, selain memaksimalkan program bantuan sosial, pemerintah bisa melakukan upaya dengan membuka lapa ngan pekerjaan, menggerakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan program zakat, hingga menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok. (dad/kpg)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO-Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) meminta pemerintah daerah setempat, untuk mengoptimalkan programprogram yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Murung Raya, berada di tiga besar terbanyak masyarakat miskin di Kalteng dengan presentase 6, 44 persen.
“Salah satu hal yang harus diperhatikan terkait program tersebut, yakni berkaitan dengan keakuratan data jumlah masyarakat yang dikategorikan tidak mampu,” ujar Liangsoi, Jumat (15/10).
Menurut Liangsoi, data ini yang pasti berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan oleh pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran daerah ataupun anggaran pusat.
“Dinas teknis bisa berkoordinasi menemui dan melakukan komunikasi melakukan pendataan bagi masyarakat tidak mampu bersama ketua RT dan RW setempat. Selain itu, pemerintah juga harus mengatahui akar masalah terjadinya kemiskinan atau adanya masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Legislator PAN Mura ini mengatakan, banyak faktor penyebab munculnya masalah tersebut, mulai dari pendidikan, malas untuk berkerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal dan menanggung beban keluarga.
Maka dari itu, ia mengha rapkan, selain memaksimalkan program bantuan sosial, pemerintah bisa melakukan upaya dengan membuka lapa ngan pekerjaan, menggerakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan program zakat, hingga menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok. (dad/kpg)
