PURUK CAHU-Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih tergolong rendah. Sementara penyalur BLT bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan APBD Kabupaten Mura progresnya cukup baik.
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) Tuti Marheni menyebutkan, untuk BLT pusat sebanyak 6.734 Kelurga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan melalui Kantor Pos sebanyak 6.439 KPM, BRI 208 KPM, BNI 87 KPM, sehingga progresnya 52 persen.
“Sekarang sedang berlangsung BLT Provinsi 1.343 penerima, progresnya 1.301 KPM atau sudah berada pada persentase 96 persen. Sedangkan BLT Kabupaten 1.410 KPM, tersalur 1.361 KPM progresnya cukup baik diangka 97 persen,” jelas Tuti, Senin (15/6) lalu.
Menurut politis Nasdem ini, dari data di atas hampir semua tersalurkan, namun kendala yang ada terkait hal-hal yang sifatnya administratif seperti Nomor Induk KTP yang tidak sesuai, data yang belum dimutahirkan.
“Mengingat data jadi sumber acuan adalah data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2015, sehingga kita mengharapkan aparat desa bisa betul-betul melakukan perbaikkan data-data yang dirasakan tidak akurat,” ungkapnya.
Pihaknya, kata dia, sangat mengharapkan bantuan yang lebih besar lagi dari provinsi dalam hal ini Gubernur Kalteng.
PURUK CAHU-Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih tergolong rendah. Sementara penyalur BLT bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan APBD Kabupaten Mura progresnya cukup baik.
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) Tuti Marheni menyebutkan, untuk BLT pusat sebanyak 6.734 Kelurga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan melalui Kantor Pos sebanyak 6.439 KPM, BRI 208 KPM, BNI 87 KPM, sehingga progresnya 52 persen.
“Sekarang sedang berlangsung BLT Provinsi 1.343 penerima, progresnya 1.301 KPM atau sudah berada pada persentase 96 persen. Sedangkan BLT Kabupaten 1.410 KPM, tersalur 1.361 KPM progresnya cukup baik diangka 97 persen,” jelas Tuti, Senin (15/6) lalu.
Menurut politis Nasdem ini, dari data di atas hampir semua tersalurkan, namun kendala yang ada terkait hal-hal yang sifatnya administratif seperti Nomor Induk KTP yang tidak sesuai, data yang belum dimutahirkan.
“Mengingat data jadi sumber acuan adalah data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2015, sehingga kita mengharapkan aparat desa bisa betul-betul melakukan perbaikkan data-data yang dirasakan tidak akurat,” ungkapnya.
Pihaknya, kata dia, sangat mengharapkan bantuan yang lebih besar lagi dari provinsi dalam hal ini Gubernur Kalteng.
