NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto, mengungkapkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau yang mengalami penurunan signifikan.
Meski demikian, pihak legislatif memastikan bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat tidak akan terganggu.
Herianto mengungkapkan, APBD Lamandau mengalami pemotongan atau penurunan anggaran sebesar Rp100 miliar lebih.
Kondisi ini membuat struktur anggaran daerah harus disesuaikan secara cermat guna menjaga stabilitas pembangunan.
Dalam rinciannya, Herianto memaparkan, saat ini pendapatan daerah berada di angka Rp700 miliar lebih, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp800 miliar lebih.
“Terdapat defisit anggaran dalam postur APBD kita, namun hal tersebut akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Kita tetap berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah di tengah penurunan ini,” ujar Herianto kepada awak media, di ruang kerjanya Kamis (15/1).
Penurunan anggaran ini diakui berdampak langsung pada akselerasi pembangunan fisik di lapangan. Salah satu sektor yang terdampak adalah penanganan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah hulu Kabupaten Lamandau.
“Efek dari pemotongan ini tentu sangat mempengaruhi percepatan pembangunan daerah, seperti proyek penanganan jalan di daerah hulu yang menjadi akses krusial masyarakat,” jelasnya.
Meski terjadi pengetatan anggaran, Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau sepakat untuk tidak memangkas anggaran yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sektor kesehatan dan pendidikan tetap berada di urutan teratas skala prioritas.
“Pelayanan dasar seperti RSUD, Puskesmas, dan Pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Penurunan APBD tidak boleh menjadi alasan pelayanan kepada masyarakat menurun,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan fisik untuk fasilitas kesehatan dan sekolah akan tetap dikawal. Begitu juga dengan jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC).
“Jika ada pembangunan fisik di RSUD maupun bidang pendidikan, tetap kita prioritaskan. Untuk anggaran UHC juga tetap diprioritaskan sesuai kondisi yang ada agar seluruh masyarakat tetap tercover jaminan kesehatan,” pungkasnya. (bib)
