SAMPIT, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah. Menyoroti persoalan layanan kesehatan yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan, khususnya di RSUD dr. Murjani Sampit.
Menurutnya, pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan administratif, melainkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan pemerintah terhadap warganya.
“Kami terus menerima keluhan masyarakat, dan sebagian besar menyangkut layanan kesehatan. RSUD dr. Murjani menjadi sorotan utama karena pelayanannya masih jauh dari harapan, baik dari sisi fasilitas maupun ketersediaan dokter spesialis,” ujar Riskon, Kamis (30/10/2025).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim menilai, kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada solusi konkret. Akibatnya, banyak pasien dari Kotim terpaksa dirujuk ke Palangka Raya karena keterbatasan layanan spesialis di rumah sakit daerah.
“Masalah ini terus berulang dari tahun ke tahun. Padahal Kotim merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah. Seharusnya kita sudah memiliki rumah sakit yang lengkap, modern, dan mampu melayani kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” tegas politisi muda Partai Golkar tersebut.
Riskon menilai, persoalan ini bukan sekadar kendala teknis, tetapi mencerminkan lemahnya tata kelola sistem pelayanan publik di sektor kesehatan. Ia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD dr. Murjani, serta menyiapkan langkah pembenahan yang terukur dan berkelanjutan.
“Perlu keberanian untuk melakukan perubahan nyata. Jangan hanya mengulang pola lama yang terbukti tidak efektif. Pelayanan kesehatan menyangkut nyawa manusia, bukan sekadar angka dalam laporan administrasi,” ujarnya dengan nada tegas.
Sebagai langkah jangka pendek, Riskon mengusulkan agar pemerintah daerah membangun Rumah Singgah Pasien Tidak Mampu di Palangka Raya, guna membantu pasien rujukan yang menjalani pengobatan jangka panjang seperti cuci darah.
“Rumah singgah itu bentuk nyata kepedulian. Banyak warga kecil yang kesulitan karena harus bolak-balik ke Palangka Raya tanpa dukungan fasilitas memadai. Pemerintah harus hadir untuk mereka,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kotim akan terus mengawal peningkatan kualitas layanan kesehatan, agar menjadi prioritas utama pemerintah daerah, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
“Pelayanan kesehatan adalah cermin kemanusiaan. Ketika rakyat sakit dan tidak mendapatkan layanan yang layak, maka di situlah tanggung jawab kita semua diuji,” pungkasnya.(bah/kpg)