SAMPIT,KALTENGPOS.CO-Sekitar empat puluh desa
di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih belum terjangkau jaringan listrik
dari PLN. Dan juga masih belum ada jaringan telekomonikasi. Sehingga, aktivitas
masyarakat dan kemajuan desa menjadi terhambat.
“Listrik
dan sinyal jaringan telekomunikasi itu sangat penting bagi masyarakat dan ini
juga menjadi penilaian dalam kemajuan desa. Apalagi pada saat pendemi Covid-19,
para pelajar belajar di rumah sebagai penerang dan menggunakan sinyal untuk
belajar melalui dalam jaringan (daring). Ini yang terus diperhatikan,”
ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Hj Darmawati, Kamis (27/8).
Menurut
Darmawati, pemerintah daerah harus bertanggungjawab dan harus memperhatikan
empat puluh desa tersebut karena hingga saat ini masih gelap gulita atau belum
dialiri listrik. Jangan hanya memperhatikan proyek besar saja.
“Kami
mendorong pemerintah daerah agar kedepannya dapat memperhatikan desa yang belum
teraliri listrik ataupun sinyal selular. Jangan hanya pokus kepada proyek besar
di dalam kota saja, melainkan juga desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah
Kabupaten Kotim,” ucapnya.
Politisi
Partai Golkar ini juga mengatakan, bahwa listrik merupakan salah satu penunjang
lanunya pertumbuhan ekonomi masyarakat dari berbagai sisi berbagai macam bidang
usaha mikro kecil dan menengah yang akan bermuculan nantinya .
“Kalau
saya melihat desa-desa yang sudah teraliri listrik maupun yang sudah ada
jaringan telekomonikasi, pertumbuhan ekonominya cukup baik. Berbeda kalau kita
melihat desa yang belum ada jaringan telekomunikasi, pertumbuhan ekonominya
sangat jauh tertinggal,” terang Darmawati.
Dia juga
meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kotim agar supaya meningkatkan
koordinasinya dengan pihak PT PLN Cabang Sampit, bagaimana solusinya supaya
semua desa yang ada di daerah ini bisa terang benderang. Karena, program
Presiden Joko Widodo, seluruh desa teraliri listrik paling lambat Tahun 2021.
“Ini merupakan PR bagi kita semua dan
harapan kami ini bisa dilakukan secara bertahap, karena pihak PLN sendiri
sebenarnya siap untuk memasang jaringan, tetapi kalau tidak ada respon atau
keinginan dari pemerintah, pastinya mereka akan kesulitan. Pasalnya banyak hal
yang harus diproses kalau mereka sendiri yang jemput bola tampa ada permintaan.
Maka dari itu, kepala desa dan pemerintah daerah harus aktif berkoodinasi dengan
PLN, sehingga itu dapat terealisasi,” pungkasnya.