SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M. Abadi, sangat mendukung rencana Pemerintah Daerah merelokasi fasilitas umum yang terdampak banjir seperti sekolah dan puskesmas di wilayah terdampak banjir, terutama di wilayah utara Kabupaten Kotim.
“Langkah itu sangat baik, kalau pemerintah daerah sudah merencanakan relokasi sejumlah fasilitas umum yang tedampak banjir, karena sepanjang tahun 2022 ini setidaknya sudah tiga kali terjadi banjir hal ini bukan saja merugikan masyarakat tetapi juga merugikan daerah, karena fasilitas umum yang dibangun menggunakan APBD jadi sia-sia,” kata Abadi saat dibincangi di ruang kerjannya, Senin (24/10).
Menurutnya Relokasi fasilitas umum sangat diperlukan karena banjir diperkirakan akan sering terjadi. Untuk itu perlu direlokasi agar pelayanan kepada masyarakat juga menjadi tidak terganggu saat banjir terjadi.
“Informasi yang kami dapat, Banjir sudah merendam 36 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Banjir tersebut berdampak terhadap 4.830 kepala keluarga dengan 16.920 jiwa, 3.738 rumah, 20 tempat ibadah, 16 sekolah dan tiga fasilitas kesehatan,” ujar Abadi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengatakan pemerintah mulai tahun ini mulai akan merelokasikan terhadap Puskesmas Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai. Dan saat ini pembangunannya sedang berlangsung dan diharapkan rampung sesuai target sehingga bisa digunakan pada 2023.
“Bupati juga meminta kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan DPUPRPRKP agar segera menginventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk infrastruktur dan lahan pertanian yang terdampak banjir, Persiapan langkah-langkah penanganannya, kemudian diusulkan di tahun anggaran 2023, baik melalui APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten,”tutupnya.(bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M. Abadi, sangat mendukung rencana Pemerintah Daerah merelokasi fasilitas umum yang terdampak banjir seperti sekolah dan puskesmas di wilayah terdampak banjir, terutama di wilayah utara Kabupaten Kotim.
“Langkah itu sangat baik, kalau pemerintah daerah sudah merencanakan relokasi sejumlah fasilitas umum yang tedampak banjir, karena sepanjang tahun 2022 ini setidaknya sudah tiga kali terjadi banjir hal ini bukan saja merugikan masyarakat tetapi juga merugikan daerah, karena fasilitas umum yang dibangun menggunakan APBD jadi sia-sia,” kata Abadi saat dibincangi di ruang kerjannya, Senin (24/10).
Menurutnya Relokasi fasilitas umum sangat diperlukan karena banjir diperkirakan akan sering terjadi. Untuk itu perlu direlokasi agar pelayanan kepada masyarakat juga menjadi tidak terganggu saat banjir terjadi.
“Informasi yang kami dapat, Banjir sudah merendam 36 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Banjir tersebut berdampak terhadap 4.830 kepala keluarga dengan 16.920 jiwa, 3.738 rumah, 20 tempat ibadah, 16 sekolah dan tiga fasilitas kesehatan,” ujar Abadi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengatakan pemerintah mulai tahun ini mulai akan merelokasikan terhadap Puskesmas Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai. Dan saat ini pembangunannya sedang berlangsung dan diharapkan rampung sesuai target sehingga bisa digunakan pada 2023.
“Bupati juga meminta kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan DPUPRPRKP agar segera menginventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk infrastruktur dan lahan pertanian yang terdampak banjir, Persiapan langkah-langkah penanganannya, kemudian diusulkan di tahun anggaran 2023, baik melalui APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten,”tutupnya.(bah)
