SAMPIT – Agenda monitoring
yang dilakukan 40 anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) di berbagai wilayah,
tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan lembaga legislatif saja.
Tapi dewan juga mendorong dan mensosialisasikan beberapa hal menyangkut pandemi
Covid-19 dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komisi I DPRD Kotim yang
membidangi mata anggaran berangkat ke Kecamatan Kota Besi dan Cempaga Hulu. Mereka
turut membantu peran pemerintah daerah dalam mendorong penekanan Covid-19
termasuk pencegahan karhutla.
“Kemarin kami melakukan
monitoring ke Kecamatan Kota Besi dan Cempaga Hulu. Dalam kesempatan itu juga
kami mendorong instansi, baik TNI, Polri maupun pemerintah tingkat kecamatan
termasuk masyarakat secara umumnya terus menerapkan sistem protokol kesehatan
dan juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,†kata Ketua Komisi I
Agus Seruyantara, Jumat (10/7).
Menurut dia, kebakaran hutan
dan lahan merupakan masalah bersama. Sehingga semua harus turut peduli dan
membantu. Kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi ancaman setiap musim
kemarau, karena di daerah ini banyak tanah gambut, sehingga rawan terjadi
kebakaran.
“Dampak kebakaran lahan
sangat merugikan masyarakat luas karena mengganggu kesehatan, ekonomi,
pendidikan dan social. Maka dari itu, kami berharap kebakaran hutan dan lahan
harus dicegah sejak dini,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini
juga menegaskan, langkah ini nantinya akan dibawa ke pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan berkaitan dengan anggaran untuk
pencegahan karhutla yang rentan menimbulkan kabut asap.
“Kita harus akui saat ini kondisi daerah kita
selain masa sulit menghadapi Covid-19, juga akan dihadapkan dengan musim
pancaroba yang rentan terjadi yakni kebakaran hutan dan lahan. Ini nantinya
bagaimana teknisnya di pembahasan juga merupakan agenda kami di Komisi I,†akuinya.