SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Ir.SP Lumban Gaol, mengapresiasi langkah Bupati Kotim H. Halikinnor yang telah memilih seorang jaksa untuk diperbantukan menjadi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah setempat, karena Bupati dinilai serius untuk membenahi pemerintahan yang dipimpinnya.
“Kami tentunya pantas mengapresiasi Bupati, karena kami melihat Bupati Kotim benar-benar mencoba untuk membenahi pemerintahan daerah agar jalannya roda pemerintahan sesuai dengan aturan hukum,” kata Gaol, Senin (5/9).
Dirinya menilai, ini merupakan langkah positif bupati untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Keberadaan jaksa dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat berperan besar untuk memberikan peringatan dan masukan dalam setiap kebijakan penting yang akan diambil agar tidak sampai melanggar aturan hukum.
“Saya yakin sebagai seorang jaksa, sangat mengetahui terkait aturan hukum, dan ini menjadi harapan besar dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tidak melanggar aturan hukum, Paling tidak kita mencoba untuk mengantisipasi agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kita tahu bahwa dalam pelaksanaan peraturan bukan untuk dihindari, tetapi untuk dilaksanakan, maka jangan sampai melanggar hukum,” ujar Gaol.
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini juga mengatakan, dengan dipercayakannya jabatan kepala bagian hukum kepada seorang jaksa, diharapakan pejabat tersebut benar-benar dapat membantu memberi pendapat terkait hukum dan mengawal agar kebijakan pemerintah daerah tidak ada yang sampai melanggar aturan.(bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Ir.SP Lumban Gaol, mengapresiasi langkah Bupati Kotim H. Halikinnor yang telah memilih seorang jaksa untuk diperbantukan menjadi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah setempat, karena Bupati dinilai serius untuk membenahi pemerintahan yang dipimpinnya.
“Kami tentunya pantas mengapresiasi Bupati, karena kami melihat Bupati Kotim benar-benar mencoba untuk membenahi pemerintahan daerah agar jalannya roda pemerintahan sesuai dengan aturan hukum,” kata Gaol, Senin (5/9).
Dirinya menilai, ini merupakan langkah positif bupati untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Keberadaan jaksa dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat berperan besar untuk memberikan peringatan dan masukan dalam setiap kebijakan penting yang akan diambil agar tidak sampai melanggar aturan hukum.
“Saya yakin sebagai seorang jaksa, sangat mengetahui terkait aturan hukum, dan ini menjadi harapan besar dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tidak melanggar aturan hukum, Paling tidak kita mencoba untuk mengantisipasi agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kita tahu bahwa dalam pelaksanaan peraturan bukan untuk dihindari, tetapi untuk dilaksanakan, maka jangan sampai melanggar hukum,” ujar Gaol.
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini juga mengatakan, dengan dipercayakannya jabatan kepala bagian hukum kepada seorang jaksa, diharapakan pejabat tersebut benar-benar dapat membantu memberi pendapat terkait hukum dan mengawal agar kebijakan pemerintah daerah tidak ada yang sampai melanggar aturan.(bah)
