KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini mulai memblokir rekening bank yang tidak aktif selama tiga hingga 12 bulan.
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Anggota DPRD Kabupaten Katingan H Fahmi Fauzi, menjadi salah satu suara yang menentang keras kebijakan ini. Politisi Partai NasDem ini menilai, bahwa keputusan pemblokiran rekening tak aktif, sangat merugikan dan akan berdampak negatif pada masyarakat luas.
Menurutnya, kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif ini sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. “Aturan seperti ini kita nilai berdampak buruk. Ini bukan keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Bagaimana dengan uang masyarakat yang ditabung di rekening,” tanya Fahmi, seraya menyuarakan keprihatinannya terhadap potensi kesulitan yang dihadapi oleh warga.
Terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses, atau pengetahuan terkait perbankan. H Fahmi juga menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat lainnya. Khususnya mengenai rencana pengambil alihan lahan yang dibiarkan tidak termanfaatkan, atau menganggur.
Dia berpendapat, bahwa seharusnya setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, bukan sebaliknya. Selain itu politisi dari Katingan ini merasakan adanya pola kebijakan yang dinilai membebani rakyat.
“Ada banyak keputusan yang dibuat, kita lihat sangat menyakiti dan merepotkan masyarakat,” tambahnya, merujuk pada beberapa kebijakan yang dia anggap kurang mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Disisi lain, dia ingin pemerintah dalam keputusannya harus pertimbangan dampak sosial ekonomi. “Ini agar setiap regulasi yang dikeluarkan dapat benar-benar memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.(eri)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini mulai memblokir rekening bank yang tidak aktif selama tiga hingga 12 bulan.
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Anggota DPRD Kabupaten Katingan H Fahmi Fauzi, menjadi salah satu suara yang menentang keras kebijakan ini. Politisi Partai NasDem ini menilai, bahwa keputusan pemblokiran rekening tak aktif, sangat merugikan dan akan berdampak negatif pada masyarakat luas.
Menurutnya, kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif ini sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. “Aturan seperti ini kita nilai berdampak buruk. Ini bukan keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Bagaimana dengan uang masyarakat yang ditabung di rekening,” tanya Fahmi, seraya menyuarakan keprihatinannya terhadap potensi kesulitan yang dihadapi oleh warga.
Terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses, atau pengetahuan terkait perbankan. H Fahmi juga menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat lainnya. Khususnya mengenai rencana pengambil alihan lahan yang dibiarkan tidak termanfaatkan, atau menganggur.
Dia berpendapat, bahwa seharusnya setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, bukan sebaliknya. Selain itu politisi dari Katingan ini merasakan adanya pola kebijakan yang dinilai membebani rakyat.
“Ada banyak keputusan yang dibuat, kita lihat sangat menyakiti dan merepotkan masyarakat,” tambahnya, merujuk pada beberapa kebijakan yang dia anggap kurang mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Disisi lain, dia ingin pemerintah dalam keputusannya harus pertimbangan dampak sosial ekonomi. “Ini agar setiap regulasi yang dikeluarkan dapat benar-benar memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.(eri)
