KASONGAN, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan. Menyoroti kesenjangan signifikan antara belanja operasi dan belanja modal dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun anggaran 2024.
Kondisi ini dinilai dapat menghambat pencapaian visi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Kabupaten Katingan Tantan Suhaemi, ketika penyampaian pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Selasa (22/7).
Menurut Tantan panggilannya, perbedaan yang sangat mencolok antara kedua jenis belanja tersebut berpotensi memperlambat, bahkan menyulitkan, terwujudnya visi Kabupaten Katingan.
Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih ideal dan proporsional antara belanja operasi dan belanja modal. “Ini penting agar struktur APBD dapat mencerminkan linearitas dengan visi dan misi Kabupaten Katingan,” tegas Tantan.
Selain itu Fraksi Partai Golkar juga menyoroti adanya penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini mencapai Rp27.880.236.966.
“Penurunan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan belum secara maksimal mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah,” tambah Tantan.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Golkar menekankan perlunya keseriusan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan pola dan sistem yang tepat. “Harapannya, upaya ini dapat mengoptimalkan penerimaan PAD di masa mendatang,” tandasnya.(eri/kpg)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan. Menyoroti kesenjangan signifikan antara belanja operasi dan belanja modal dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun anggaran 2024.
Kondisi ini dinilai dapat menghambat pencapaian visi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Kabupaten Katingan Tantan Suhaemi, ketika penyampaian pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Selasa (22/7).
Menurut Tantan panggilannya, perbedaan yang sangat mencolok antara kedua jenis belanja tersebut berpotensi memperlambat, bahkan menyulitkan, terwujudnya visi Kabupaten Katingan.
Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih ideal dan proporsional antara belanja operasi dan belanja modal. “Ini penting agar struktur APBD dapat mencerminkan linearitas dengan visi dan misi Kabupaten Katingan,” tegas Tantan.
Selain itu Fraksi Partai Golkar juga menyoroti adanya penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini mencapai Rp27.880.236.966.
“Penurunan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan belum secara maksimal mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah,” tambah Tantan.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Golkar menekankan perlunya keseriusan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan pola dan sistem yang tepat. “Harapannya, upaya ini dapat mengoptimalkan penerimaan PAD di masa mendatang,” tandasnya.(eri/kpg)
