KASONGAN, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan H Fahmi Fauzi, memberikan tanggapan kritis terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 Republik Indonesia ke-80.
Meski mengapresiasi substansi pidato secara keseluruhan, Fahmi menyoroti implementasi kebijakan di tingkat kementerian dan lainnya yang dinilai seringkali menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan H Fahmi Fauzi.
Menurut Fahmi, optimisme yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan harus selaras dengan realitas di lapangan. Dia menyoroti berbagai kebijakan pusat, seperti regulasi perpajakan baru, yang sering kali memicu keresahan dan ketidakpastian.
“Pesan presiden memang positif, namun kami di daerah sering menghadapi dampak langsung dari kebijakan yang terburu-buru. Wacana seperti kenaikan pajak dan peraturan baru sering kali tidak mempertimbangkan kondisi di masyarakat,” ujar Fahmi, Jumat (15/8/2025)
Dia menekankan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sebelum suatu kebijakan diputuskan.
Fahmi menambahkan, pemerintah pusat seharusnya lebih peka terhadap dinamika sosial yang terjadi akibat kebijakan yang dikeluarkan. Dia mencontohkan, banyak regulasi yang dibuat tanpa kajian mendalam dan partisipasi publik yang memadai. Seperti misalnya pemblokiran rekening oleh PPATK, wacana mengambil alih tanah yang tidak dikelola, dan sebagainya.
“Kebijakan dibuat di Jakarta, tetapi dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Katingan. Jangan sampai kebijakan hanya berorientasi pada target finansial atau administrasi, tetapi lupa bahwa di baliknya ada kehidupan masyarakat yang harus dijamin kesejahteraannya,” tegas politisi partai NasDem ini.
Menurutnya, dampak sosial yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Fahmi Fauzi mengimbau agar para menteri dan lembaga di tingkat pusat lebih berhati-hati dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan.
Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap pengambilan keputusan.
“Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan, baik itu terkait pajak, infrastruktur, atau lainnya. Agar tidak menimbulkan beban sosial yang memberatkan rakyat. Jangan sampai gejolak sosial terjadi hanya karena minimnya koordinasi dan kurangnya empati terhadap kondisi masyarakat,” pungkas Fahmi (eri/kpg)