KASONGAN, PROKALTENG.CO – Hingga saat ini, distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Katingan masih terbilang tidak merata. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) diimbau untuk menempatkan tenaga kesehatan, terutama bidan, di setiap desa di Kecamatan Katingan Hulu dan wilayah lainnya.
Permintaan ini disampaikan oleh Sugianto, Anggota DPRD Kabupaten Katingan, belum lama ini. Sugianto mengungkapkan bahwa dirinya sering menemui banyak pusat kesehatan masyarakat (pustu) yang tidak memiliki tenaga bidan. Padahal, keberadaan bidan sangat krusial untuk kebutuhan kesehatan masyarakat desa.
“Tanpa keberadaan bidan di desa, masyarakat akan menghadapi kesulitan saat melahirkan. Oleh karena itu, terkadang mereka terpaksa harus dirujuk ke puskesmas di kecamatan,” ujar anggota DPRD dari PKB ini.
Sebagai perwakilan rakyat, Sugianto mendapatkan banyak keluhan terkait pelayanan kesehatan. Ia berharap agar hal ini segera menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Katingan melalui instansi teknis.
“Dengan demikian, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dapat dijamin dengan optimal,” tambahnya. (eri/kpg)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Hingga saat ini, distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Katingan masih terbilang tidak merata. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) diimbau untuk menempatkan tenaga kesehatan, terutama bidan, di setiap desa di Kecamatan Katingan Hulu dan wilayah lainnya.
Permintaan ini disampaikan oleh Sugianto, Anggota DPRD Kabupaten Katingan, belum lama ini. Sugianto mengungkapkan bahwa dirinya sering menemui banyak pusat kesehatan masyarakat (pustu) yang tidak memiliki tenaga bidan. Padahal, keberadaan bidan sangat krusial untuk kebutuhan kesehatan masyarakat desa.
“Tanpa keberadaan bidan di desa, masyarakat akan menghadapi kesulitan saat melahirkan. Oleh karena itu, terkadang mereka terpaksa harus dirujuk ke puskesmas di kecamatan,” ujar anggota DPRD dari PKB ini.
Sebagai perwakilan rakyat, Sugianto mendapatkan banyak keluhan terkait pelayanan kesehatan. Ia berharap agar hal ini segera menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Katingan melalui instansi teknis.
“Dengan demikian, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dapat dijamin dengan optimal,” tambahnya. (eri/kpg)
