KASONGAN, PROKALTENG.CO – Potensi konflik lahan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Eterly, meminta Pemerintah Kabupaten Katingan untuk mengambil langkah antisipatif guna mencegah eskalasi konflik serupa di wilayahnya.
“Konflik lahan tidak hanya melibatkan antar masyarakat, tetapi juga sering kali terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan,” kata Eterly, Selasa (1/7).
“Pemerintah Kabupaten Katingan diminta untuk melakukan antisipasi terkait hal ini,” pinta politisi Partai Nasdem ini.
Eterly berharap, agar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lahan dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin dan melalui jalur musyawarah. “Bagi yang bersengketa, agar bisa menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Sehingga tidak sampai terjadi konflik,” imbuhnya.
Imbauan ini tegasnya. Menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memitigasi risiko konflik agrarian, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Katingan.
“Makanya langkah-langkah antisipatif dapat mencakup identifikasi area rawan konflik, fasilitasi mediasi, serta penegasan tata ruang dan kepemilikan lahan yang jelas,” tandas wakil rakyat asal daerah pemilihan Katingan II.(eri/kpg)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Potensi konflik lahan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Eterly, meminta Pemerintah Kabupaten Katingan untuk mengambil langkah antisipatif guna mencegah eskalasi konflik serupa di wilayahnya.
“Konflik lahan tidak hanya melibatkan antar masyarakat, tetapi juga sering kali terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan,” kata Eterly, Selasa (1/7).
“Pemerintah Kabupaten Katingan diminta untuk melakukan antisipasi terkait hal ini,” pinta politisi Partai Nasdem ini.
Eterly berharap, agar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lahan dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin dan melalui jalur musyawarah. “Bagi yang bersengketa, agar bisa menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Sehingga tidak sampai terjadi konflik,” imbuhnya.
Imbauan ini tegasnya. Menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memitigasi risiko konflik agrarian, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Katingan.
“Makanya langkah-langkah antisipatif dapat mencakup identifikasi area rawan konflik, fasilitasi mediasi, serta penegasan tata ruang dan kepemilikan lahan yang jelas,” tandas wakil rakyat asal daerah pemilihan Katingan II.(eri/kpg)
