KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Belum terbayarnya gaji karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas dan adanya pengurangan Tenaga Kontrak (Tekon) hingga dilakukan uji kompetensi, mendapatkan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, S.Hut mengatakan, intinya DPRD Kabupaten Kapuas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas untuk mencarikan solusi terbaik terkait kedua persoalan tersebut. Sehingga karyawan dan tekon tidak dirugikan dengan kebijakan tersebut.
"Kita meminta dan mendorong Pemkab Kapuas agar menindaklanjuti dengan ada solusi," ucap Ardiansah.
Politisi Partai Golkar ini, mengakui untuk masalah gaji karyawan PDAM Kapuas harus segera dibayarkan. Kalau memang diperlukan, menurutnya penanganan bisa diambil alih oleh Bupati Kapuas. Sedangkan untuk tekon, kalau ada pengurangan maka harus ada solusi dan Pemkab Kapuas lebih tahu.
"Terkait tekon yang mengangkat Pemkab Kapuas,dan di sana lebih tahu kebutuhannya," jelasnya.
Mantan Damang Kecamatan Pasak Talawang ini pun menambahkan bahwa karyawan maupun tekon adalah masyarakat Kabupaten Kapuas yang harus diperhatikan. "Kita yakin Pemkab Kapuas dapat menyelesaikan dan memberikan solusi," ujarnya.
KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Belum terbayarnya gaji karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas dan adanya pengurangan Tenaga Kontrak (Tekon) hingga dilakukan uji kompetensi, mendapatkan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, S.Hut mengatakan, intinya DPRD Kabupaten Kapuas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas untuk mencarikan solusi terbaik terkait kedua persoalan tersebut. Sehingga karyawan dan tekon tidak dirugikan dengan kebijakan tersebut.
"Kita meminta dan mendorong Pemkab Kapuas agar menindaklanjuti dengan ada solusi," ucap Ardiansah.
Politisi Partai Golkar ini, mengakui untuk masalah gaji karyawan PDAM Kapuas harus segera dibayarkan. Kalau memang diperlukan, menurutnya penanganan bisa diambil alih oleh Bupati Kapuas. Sedangkan untuk tekon, kalau ada pengurangan maka harus ada solusi dan Pemkab Kapuas lebih tahu.
"Terkait tekon yang mengangkat Pemkab Kapuas,dan di sana lebih tahu kebutuhannya," jelasnya.
Mantan Damang Kecamatan Pasak Talawang ini pun menambahkan bahwa karyawan maupun tekon adalah masyarakat Kabupaten Kapuas yang harus diperhatikan. "Kita yakin Pemkab Kapuas dapat menyelesaikan dan memberikan solusi," ujarnya.
