MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara secara resmi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda APBD 2026.
Kelima fraksi yang hadir menyampaikan pokok pikiran kritis mereka, dengan fokus utama pada perbaikan sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
Dalam Rapat Paripurna II yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, setiap fraksi mengirimkan juru bicaranya untuk menyampaikan evaluasi konstruktif. Fraksi PKB, melalui Suhendra, secara khusus menyoroti alokasi dan program di bidang kesehatan yang dinilai masih perlu dipertegas dan diperkuat dalam rancangan anggaran tersebut.
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah menyusun Raperda ini, namun beberapa poin khusus mengenai anggaran kesehatan perlu dipertegas,” ujar Suhendra selaku juru bicara Fraksi PKB, Jum’at (21/11).
Pernyataan senada disampaikan Fraksi Partai Demokrat yang menekankan pentingnya infrastruktur jalan bagi daerah terpencil.
Selain dua isu utama tersebut, fraksi-fraksi lain juga memberikan penekanan pada penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian lingkungan, serta efisiensi birokrasi. Penyampaian pendapat dari berbagai spektrum politik ini mencerminkan proses demokrasi yang sehat dan fungsi kontrol DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pandangan umum dari seluruh fraksi ini akan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut di tingkat Panitia Khusus (Pansus). DPRD menegaskan akan mendorong usulan-usulan strategisnya agar dapat diakomodir dalam naskah final APBD 2026. (ren/kpg)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara secara resmi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda APBD 2026.
Kelima fraksi yang hadir menyampaikan pokok pikiran kritis mereka, dengan fokus utama pada perbaikan sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
Dalam Rapat Paripurna II yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, setiap fraksi mengirimkan juru bicaranya untuk menyampaikan evaluasi konstruktif. Fraksi PKB, melalui Suhendra, secara khusus menyoroti alokasi dan program di bidang kesehatan yang dinilai masih perlu dipertegas dan diperkuat dalam rancangan anggaran tersebut.
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah menyusun Raperda ini, namun beberapa poin khusus mengenai anggaran kesehatan perlu dipertegas,” ujar Suhendra selaku juru bicara Fraksi PKB, Jum’at (21/11).
Pernyataan senada disampaikan Fraksi Partai Demokrat yang menekankan pentingnya infrastruktur jalan bagi daerah terpencil.
Selain dua isu utama tersebut, fraksi-fraksi lain juga memberikan penekanan pada penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian lingkungan, serta efisiensi birokrasi. Penyampaian pendapat dari berbagai spektrum politik ini mencerminkan proses demokrasi yang sehat dan fungsi kontrol DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pandangan umum dari seluruh fraksi ini akan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut di tingkat Panitia Khusus (Pansus). DPRD menegaskan akan mendorong usulan-usulan strategisnya agar dapat diakomodir dalam naskah final APBD 2026. (ren/kpg)
