MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Persoalan mahalnya tiket pesawat rute Muara Teweh–Banjarmasin membawa DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar pertemuan dengan maskapai penerbangan.
Dalam forum yang digelar di Ruang Rapat DPRD setempat, Kamis (19/2/2026), para legislator menyampaikan sejumlah tuntutan terkait tarif dan fasilitas penumpang.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, didampingi delapan anggota dewan lainnya, berlangsung alot sejak pukul 09.00 WIB. Sorotan utama mengarah pada struktur biaya transportasi udara yang dinilai memberatkan warga.
Terutama yang bepergian untuk keperluan medis dan ekonomi. Tak hanya itu, kualitas layanan di Bandara Haji Muhammad Sidik (HMS) juga menjadi catatan penting yang perlu segera dibenahi.
“Kami ingin maskapai lebih hadir untuk masyarakat. Usulan kami sederhana, yakni memberikan minimal 10 kilogram bagasi gratis untuk setiap penumpang. Ini bukan kemewahan, melainkan kebutuhan pokok bagi warga kami yang bolak-balik ke Banjarmasin untuk berobat atau berdagang,” ujar Henny di sela rapat.
Setelah melalui diskusi panjang, rapat dengar pendapat (RDP) itu akhirnya merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, DPRD meminta adanya audit ulang terhadap komponen tarif pada rute perintis (feeder) di wilayah tersebut.
Kedua, rute Banjarmasin–HMS dan Palangkaraya–HMS ditetapkan sebagai jalur vital konektivitas daerah yang harus mendapatkan subsidi atau perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Dewan juga mengusulkan adanya alokasi dua kursi khusus (seat) bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Kursi cadangan ini penting untuk kondisi darurat, misalnya saat ada pejabat atau warga yang harus segera diterbangkan untuk penanganan medis atau urusan mendesak lainnya di luar daerah,” terang Henny.
Tak ketinggalan, peningkatan mutu pelayanan di Bandara HMS juga masuk dalam daftar rekomendasi. Pihak DPRD berharap maskapai dan pengelola bandara segera merespons positif poin-poin tersebut.
“Kami optimistis hasil kesepakatan ini dapat direalisasikan agar masyarakat Barito Utara mendapatkan akses transportasi udara yang lebih manusiawi dan berkeadilan,” pungkasnya. (ren/kpg)
