MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Menyikapi pernyataan permintaan maaf dan penjelasan Direktur Utama PDAM Barito Utara, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, memberikan tanggapan positif.
Komisi II yang membidangi ekonomi dan BUMD ini mengapresiasi langkah transparan manajemen PDAM dalam mengakui keterbatasan infrastruktur sebagai akar masalah air keruh.
Taufik Nugraha menyatakan bahwa keterbukaan ini merupakan langkah awal yang baik untuk membangun kolaborasi mencari solusi.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi II, mengapresiasi sikap terbuka dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh Direktur PDAM. Pengakuan ini adalah dasar penting untuk kita bersama-sama bekerja keras memperbaiki layanan,” ujarnya, kamis (8/1).
Politisi senior tersebut menegaskan. Bahwa masalah air bersih merupakan isu prioritas yang mendapat perhatian serius dari dewan. Ia mengungkapkan bahwa Komisi II telah lama memantau perkembangan dan berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas air yang dialirkan PDAM.
Menyangkut janji penambahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru, Taufik menyampaikan dukungan penuh dan komitmen untuk mendorong percepatan realisasinya.
“Komitmen penambahan IPA baru adalah solusi fundamental. Kami akan memastikan bahwa rencana ini tidak hanya wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dengan pengawasan dan dukungan penuh dari dewan,” tegas H. Taufik Nugraha.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD siap memfasilitasi dan mendorong penganggaran yang diperlukan untuk proyek infrastruktur air bersih ini. Dukungan anggaran melalui APBD diharapkan dapat merealisasikan pembangunan IPA tambahan dalam waktu singkat.
“Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami yakin masalah ini dapat segera diatasi. Hak masyarakat atas air bersih yang layak adalah mutlak dan tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (ren/kpg)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Menyikapi pernyataan permintaan maaf dan penjelasan Direktur Utama PDAM Barito Utara, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, memberikan tanggapan positif.
Komisi II yang membidangi ekonomi dan BUMD ini mengapresiasi langkah transparan manajemen PDAM dalam mengakui keterbatasan infrastruktur sebagai akar masalah air keruh.
Taufik Nugraha menyatakan bahwa keterbukaan ini merupakan langkah awal yang baik untuk membangun kolaborasi mencari solusi.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi II, mengapresiasi sikap terbuka dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh Direktur PDAM. Pengakuan ini adalah dasar penting untuk kita bersama-sama bekerja keras memperbaiki layanan,” ujarnya, kamis (8/1).
Politisi senior tersebut menegaskan. Bahwa masalah air bersih merupakan isu prioritas yang mendapat perhatian serius dari dewan. Ia mengungkapkan bahwa Komisi II telah lama memantau perkembangan dan berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas air yang dialirkan PDAM.
Menyangkut janji penambahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru, Taufik menyampaikan dukungan penuh dan komitmen untuk mendorong percepatan realisasinya.
“Komitmen penambahan IPA baru adalah solusi fundamental. Kami akan memastikan bahwa rencana ini tidak hanya wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dengan pengawasan dan dukungan penuh dari dewan,” tegas H. Taufik Nugraha.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD siap memfasilitasi dan mendorong penganggaran yang diperlukan untuk proyek infrastruktur air bersih ini. Dukungan anggaran melalui APBD diharapkan dapat merealisasikan pembangunan IPA tambahan dalam waktu singkat.
“Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami yakin masalah ini dapat segera diatasi. Hak masyarakat atas air bersih yang layak adalah mutlak dan tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (ren/kpg)
