MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Peringatan Hari Bakti ke 80 PUPR di Kabupaten Barito Utara. Tidak hanya sekadar upacara seremonial, melainkan juga momen penghayatan nilai-nilai luhur perjuangan.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, SE, MM, SH, MH. Menyatakan bahwa refleksi sejarah perjuangan Sapta Taruna 1945 harus menjadi penyemangat bagi insan PUPR, dan seluruh pemangku kepentingan daerah dalam membangun.
Tajeri mengapresiasi penyelenggaraan upacara yang menyisipkan rekaman lintasan sejarah, karena hal itu mengingatkan semua pihak bahwa pengabdian pada negara dan daerah adalah warisan yang harus dijaga.
Komisi III yang membidangi hukum dan pemerintahan melihat nilai integritas dari para pahlawan tersebut sebagai fondasi terpenting.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi III, sangat menghargai momen refleksi sejarah ini. Semangat ‘Bakti’ dari tahun 1945 itu adalah modal non-material yang tak ternilai untuk diimplementasikan dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar H. Tajeri, Rabu (3/12).
Ia menambahkan, semangat kepahlawanan itu harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan publik yang cepat, adil, dan bersih dari korupsi. DPRD akan terus memperkuat regulasi daerah yang mendukung terciptanya tata kelola pembangunan infrastruktur yang akuntabel dan transparan.
“Peringatan ini menguatkan komitmen kami untuk bersama-sama eksekutif menjaga marwah pengabdian. Infrastruktur berkeadilan hanya bisa lahir dari proses yang berintegritas, mengikuti teladan para pendahulu,” pungkasnya. (ren)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Peringatan Hari Bakti ke 80 PUPR di Kabupaten Barito Utara. Tidak hanya sekadar upacara seremonial, melainkan juga momen penghayatan nilai-nilai luhur perjuangan.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, SE, MM, SH, MH. Menyatakan bahwa refleksi sejarah perjuangan Sapta Taruna 1945 harus menjadi penyemangat bagi insan PUPR, dan seluruh pemangku kepentingan daerah dalam membangun.
Tajeri mengapresiasi penyelenggaraan upacara yang menyisipkan rekaman lintasan sejarah, karena hal itu mengingatkan semua pihak bahwa pengabdian pada negara dan daerah adalah warisan yang harus dijaga.
Komisi III yang membidangi hukum dan pemerintahan melihat nilai integritas dari para pahlawan tersebut sebagai fondasi terpenting.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi III, sangat menghargai momen refleksi sejarah ini. Semangat ‘Bakti’ dari tahun 1945 itu adalah modal non-material yang tak ternilai untuk diimplementasikan dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar H. Tajeri, Rabu (3/12).
Ia menambahkan, semangat kepahlawanan itu harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan publik yang cepat, adil, dan bersih dari korupsi. DPRD akan terus memperkuat regulasi daerah yang mendukung terciptanya tata kelola pembangunan infrastruktur yang akuntabel dan transparan.
“Peringatan ini menguatkan komitmen kami untuk bersama-sama eksekutif menjaga marwah pengabdian. Infrastruktur berkeadilan hanya bisa lahir dari proses yang berintegritas, mengikuti teladan para pendahulu,” pungkasnya. (ren)
